HOLOPIS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI, Jazuli Juwaini, mengecam keras dugaan aksi militer Amerika Serikat terhadap Venezuela.
Ia menilai tindakan tersebut bersifat sepihak dan bertentangan dengan prinsip dasar hukum internasional.
Jazuli mengatakan, penggunaan kekuatan militer tanpa dasar hukum yang sah tidak hanya melanggar kedaulatan negara, tetapi juga mengabaikan mekanisme hukum dan diplomasi internasional yang selama ini menjadi pilar perdamaian dunia.
Menurutnya, serangan militer sepihak merupakan pelanggaran serius terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Ia menegaskan tidak ada negara yang dibenarkan menggunakan kekuatan bersenjata atas nama kepentingan politik dan kekuasaan.
“Penggunaan kekuatan militer secara sepihak adalah pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan Piagam PBB. Ini tidak dapat dibenarkan dalam tatanan dunia yang beradab,” ujar Jazuli seperti yang dikutip Holopis.com dari keterangan pers, Minggu (4/1/2026).
Ia juga menyoroti laporan yang menyebutkan bahwa Amerika Serikat tidak hanya melakukan pemboman, tetapi juga menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro bersama istrinya, Cilia Flores. Jika benar terjadi, Jazuli menilai tindakan tersebut telah melampaui batas norma dan tata hukum internasional, mengingat Venezuela merupakan negara berdaulat.
Jazuli mengingatkan bahwa praktik semacam ini berpotensi menjadi preseden buruk dalam hubungan internasional jika dibiarkan tanpa sikap tegas dari komunitas global.
“Apabila pelanggaran hukum internasional dianggap normal, maka tatanan dunia akan kehilangan pijakan. Kondisi ini bisa memicu kekacauan dan ketidaktertiban global,” katanya.
Lebih lanjut, ia menilai ketidakpatuhan terhadap hukum internasional akan meningkatkan risiko konflik terbuka antar negara dan memperbesar eskalasi ketegangan global.
Jazuli bahkan memperingatkan bahwa ancaman Perang Dunia Ketiga dapat menjadi kenyataan apabila negara-negara kuat terus memaksakan kehendaknya melalui kekuatan militer.
Atas dasar itu, Jazuli menyerukan kepada PBB dan komunitas internasional untuk bersikap tegas, menegakkan hukum internasional secara adil, serta mengedepankan penyelesaian konflik melalui dialog dan diplomasi.
“Perdamaian dunia hanya dapat terwujud jika seluruh negara mematuhi hukum internasional serta menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan,” pungkasnya.
