HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menanggapi rencana Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani yang ingin merubah sistem pembayaran dari yang semula dilakukan secara tunai menjadi digital dalam pembelian gabah dari petani.
Mentan Amran menekankan agar kebijakan itu diterapkan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur di lapangan.
“Kami juga sedang membuat konsep, yaitu pembayaran khusus untuk para petani yang selama ini dibayar dengan cash di lapangan. Kami akan bayar dengan proses dengan digitalisasi,” ujar Rizal dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor di Universitas Indonesia, Depok, dikutip Holopis.com, Senin (5/1/2026).
Menurut Rizal, pembayaran digital bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan mencegah potensi penyimpangan di lapangan. Ia menilai sistem tunai memiliki risiko, baik bagi petugas maupun petani.
“Petani menjadi lebih rajin menabung dan juga mengurangi indikasi korupsi dari oknum-oknum di lapangan. Ini akan lebih memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat,” jelas Rizal.
Namun, Mentan Andi Amran Sulaiman mengingatkan agar Bulog tidak gegabah dalam mengubah sistem pembayaran tersebut. Ia menyinggung pengalaman penerapan program Kartu Tani dalam penebusan pupuk bersubsidi yang dinilai belum didukung kesiapan infrastruktur digital yang memadai.
Amran menilai ketidaksiapan infrastruktur digital dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara dan petani. Ia menyebut, dalam kasus pupuk bersubsidi, sekitar 20 persen petani gagal mendapatkan haknya akibat sistem yang belum siap.
“Jadi infrastruktur tidak siap, kita rugi. Kurang lebih Rp 50 triliun sampai Rp 100 triliun. Hati-hati. gunakan ganda saja,” ujar Amran.
Pernyataan tersebut disampaikan Amran saat bertindak sebagai penguji dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor yang dijalani Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.
Dengan peringatan tersebut, Amran menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam transformasi digital sektor pangan, agar kebijakan yang bertujuan meningkatkan transparansi dan efisiensi tidak justru berdampak negatif bagi petani dan ketahanan pangan nasional.
