HOLOPIS.COM, JAKARTA – Keputusan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menempuh jalur hukum terhadap akun media sosial yang menuduhnya sebagai dalang isu ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dinilai memiliki dimensi politik yang lebih luas dari sekadar perlindungan reputasi pribadi.
Pengamat politik, Arifki Chaniago menilai pilihan SBY menggunakan mekanisme hukum dapat dibaca sebagai upaya membatasi spekulasi yang berpotensi berkembang menjadi konflik SBY dan Jokowi.
Dengan mempersoalkan sumber tudingan, bukan masuk ke perdebatan substansi isu ijazah, SBY dinilai ingin memperjelas posisi politiknya agar tidak dikaitkan dengan upaya delegitimasi terhadap Jokowi.
“Langkah hukum yang diambil oleh Pak SBY tepat karena diammya selama ini juga tidak menguntungkan. Karena yang menikmati isu ijazah Jokowi berbagai kelompok politik. Jika situasi ini tidak disikapi oleh SBY, maka bakal mengunci ruang komunikasi SBY dan Jokowi dalam momentum politik kedepan,” kata Arifki dalam keterangan persnya yang diterima Holopis.com, Rabu (31/12/2025).
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia ini menilai komunikasi politik SBY dengan Jokowi dinilai relatif lebih terbuka, apalagi AHY pertama kali menjadi menteri di era pemerintahan Jokowi.
Kondisi ini membuat Jokowi dipandang sebagai figur yang masih memungkinkan dijaga dalam kerangka keseimbangan elite yang berpotensi makin dinamis, apalagi tahun 2026 sudah masuk pembahasan RUU Pemilu.
“Pilihan SBY tidak masuk ke ruang debat publik soal ijazah bisa dibaca sebagai upaya menjaga jarak dari konflik, sekaligus mempertahankan relasi politik dengan Jokowi,” ujarnya.
Lebih jauh, langkah hukum tersebut juga dinilai beririsan dengan upaya menjaga stabilitas narasi politik menjelang 2029. Arifki menilai, membiarkan isu personal berkembang tanpa batas berisiko memperlebar konflik elite yang justru dapat dimanfaatkan oleh aktor lain dalam kompetisi politik ke depan.
“Dalam politik, menjaga hubungan tidak selalu dilakukan melalui dukungan terbuka, tetapi juga dengan membatasi eskalasi konflik. Langkah SBY dapat dibaca dalam kerangka tersebut,” pungkas Arifki.
