HOLOPIS.COM, JAKARTA – Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungannya terhadap wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari Pilkada langsung menjadi Pilkada tak langsung. Dalam skema ini, hak memilih kepala daerah tidak lagi berada di tangan rakyat secara langsung, melainkan dialihkan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Sinyal dukungan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno. Ia mengungkapkan bahwa rencana revisi Undang-undang Pilkada telah menjadi bahan pembahasan di antara partai-partai politik koalisi.
“Saya kira di antara teman-teman partai politik sudah ada pembicaraan terkait hal ini. Dan kami juga membahas ini dalam rangka untuk memperbaiki kembali lagi kualitas demokrasi dan kualitas pimpinan kita di daerah,” kata Eddy, dikutip Holopis.com, Selasa (30/12/2025).
Eddy menjelaskan, salah satu alasan utama PAN mendorong Pilkada tak langsung adalah tingginya praktik politik uang yang kerap mewarnai kontestasi kepala daerah. Menurutnya, Pilkada langsung juga justru membuka ruang subur bagi berkembangnya politik dinasti di sejumlah daerah.
“Kita ingin melihat bagaimana kemudian jika model itu kita kembalikan kepada model perwakilan melalui DPRD agar ekses-ekses tersebut bisa kemudian kita kurangi,” ujar dia.
Meski demikian, Eddy mengakui bahwa upaya mengubah sistem Pilkada tidak akan berjalan mudah. Ia menilai akan muncul resistensi dari berbagai kelompok masyarakat yang merasa hak pilihnya diambil alih oleh DPRD.
Eddy memprediksi penolakan publik menjadi tantangan tersendiri bagi DPR dan pemerintah apabila wacana tersebut benar-benar dibawa ke meja legislasi. Kendati begitu, ia menegaskan bahwa proses pembahasan tetap akan melibatkan aspirasi masyarakat secara luas.
“Ini menjadi bahan kajian bagi kita semua, tetapi ini adalah hal yang layak untuk dikaji sehingga nanti output-nya itu adalah untuk memperbaiki kualitas dari demokrasi kita, kualitas dari pemilihan kepala daerah kita,” kata dia.
