Buruh Bakal Demo Tolak UMP DKI 2026 Rp5,7 Juta, Rano Karno: Itu Dinamika Hidup

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Massa buruh berencana menggelar demontrasi menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5,7 juta pada Senin besok. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melalui Wakil Gubernur Rano Karno pun buka suara.

Menurut Rano, adanya ketidakpuasan terhadap besaran UMP DKI 2026 sebagai hal yang wajar. Bagi dia, hal itu sebagai dinamika kehidupan.

"Kalau pun memang timbul ada ketidakpuasan, itu sangat wajar. Itu dinamika kehidupan. Karena itu, nanti kita cari jalannya seperti apa," kata Rano di Jakarta, Minggu, (28/12/2025).

Dijelaskan Rano, besaran UMP Jakarta yang berlaku per 1 Januari 2026 sebagai keputusan Dewan Pengupahan. Pun, Dewan Pengupahan itu terdiri dari unsur pemerintah daerah, buruh, dan pengusaha.

Rano menambahkan, Peraturan gubernur (Pergub) yang diterbitkan juga sudah melalui proses musyawarah panjang. Dia menuturkan jika ada ketidakpuasan yang berujung aksi demo, maka hal itu bagian dari hak.

"Apakah nanti kawan-kawan buruh akan demo atau protes, itu kembali kepada hak," ujar Rano.

Sebelumnya, Gubernur DKI Pramono Anung sudah mengumumkan besaran UMP 2026 naik sebesar 6,17 persen menjadi Rp5.729.876. Kenaikan itu sebesar Rp333.115 dari UMP 2025.

Pramono menyampaikan agar seluruh perusahaan di ibu kota bisa menerapkan besaran UMP yang baru itu.

Menurut dia, penetapan UMP dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 sebagai pedoman.

Dia menambahkan Pemprov DKI juga sudah berusaha adil terhadap para pengusaha dan buruh dalam memutuskan besaran UMP 2026.