HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) segera membenahi tata kelola keuangan daerah guna mengejar target realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjelang berakhirnya tahun anggaran 2025.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri per 30 November 2025, total realisasi pendapatan provinsi, kabupaten, dan kota tercatat mencapai Rp1.200 triliun atau 88,35 persen. Sementara realisasi belanja daerah baru mencapai Rp1.082 triliun atau 75,43 persen.
Tito berharap capaian tersebut terus meningkat hingga akhir tahun anggaran. Ia membandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, di mana pada 31 Desember 2024 realisasi pendapatan seluruh daerah mencapai Rp1.367 triliun atau 97,29 persen, dengan realisasi belanja sebesar Rp1.365 triliun atau 91,72 persen.
“Mudah-mudahan di akhir Desember nanti angkanya lebih baik lagi dan lebih tinggi,” kata Tito saat memimpin Rapat Evaluasi Realisasi APBD Tahun 2025 bersama seluruh kepala daerah yang digelar secara virtual dari Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (27/12/2025) Holopis.com.
Lebih lanjut, Tito menegaskan bahwa realisasi belanja pemerintah daerah menjadi faktor krusial dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi di daerah.
Menurutnya, belanja daerah yang tinggi akan meningkatkan peredaran uang di masyarakat, sehingga mampu mendorong daya beli dan konsumsi rumah tangga.
Ia menjelaskan, konsumsi rumah tangga merupakan salah satu kontributor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, belanja pemerintah daerah juga berfungsi sebagai stimulus agar sektor swasta tetap bergerak dan produktif di tengah dinamika ekonomi.
Dalam rapat tersebut, Mendagri juga memaparkan daftar daerah dengan capaian realisasi APBD tertinggi hingga terendah. Ia mengapresiasi daerah yang menunjukkan kinerja realisasi APBD yang baik, sekaligus mengingatkan daerah dengan realisasi rendah agar segera melakukan langkah perbaikan.
Sepuluh provinsi dengan realisasi pendapatan tertinggi hingga 30 November 2025 antara lain Bali, Kalimantan Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Maluku Utara, Jawa Timur, Papua Selatan, Kalimantan Barat, Papua Barat Daya, dan Sumatera Barat.
Di tingkat kabupaten, realisasi pendapatan tertinggi dicapai oleh Sumbawa Barat, Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, Tanah Bumbu, Banjar, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Bojonegoro, Batang, dan Tana Tidung. Sementara di tingkat kota, daerah dengan realisasi tertinggi yakni Banjarbaru, Banjarmasin, Denpasar, Solok, Pekalongan, Bukittinggi, Payakumbuh, Tangerang Selatan, Kediri, dan Tangerang.
Adapun sepuluh provinsi dengan realisasi pendapatan terendah meliputi Riau, Papua Pegunungan, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Maluku, Kalimantan Utara, Papua Barat, Lampung, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Tengah.
Sementara di tingkat kabupaten, realisasi terendah tercatat di Halmahera Barat, Aceh Tenggara, Halmahera Utara, Manggarai Timur, Sorong Selatan, Yalimo, Kuantan Singingi, Sorong, Pulau Taliabu, dan Lingga. Di tingkat kota, daerah dengan realisasi terendah yakni Dumai, Lubuklinggau, Bandar Lampung, Lhokseumawe, Langsa, Sorong, Ternate, Kupang, Sabang, dan Tual.
