HOLOPIS.COM, JAKARTA — Di tengah meningkatnya kesadaran global akan keberlanjutan, industri pariwisata Indonesia kini bersiap melakukan lompatan besar. Fenomena tumpukan sampah plastik di pesisir atau buruknya tata kelola limbah akomodasi kini menjadi fokus utama perbaikan.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KemenLH) baru saja mengukuhkan sebuah kemitraan strategis yang dirancang untuk menjamin setiap destinasi di tanah air tidak hanya unggul secara visual, namun juga terjaga secara ekologis.
Pada Senin (22/12/2025), kedua institusi ini secara resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Jakarta. Langkah ini bukan sekadar seremoni birokrasi, melainkan sebuah komitmen mendalam untuk memperkuat pendampingan manajemen lingkungan bagi para pelaku industri pariwisata, memastikan pertumbuhan sektor ini sejalan dengan perlindungan alam. Kemitraan transformatif ini mengusung tiga pilar utama dalam restrukturisasi wajah pariwisata Indonesia.
Pertama, standardisasi ‘Rapor Hijau’ untuk sektor akomodasi dan kuliner. Kedepannya, kinerja hotel dan restoran tidak hanya diukur dari aspek pelayanan dan kemewahan, tetapi juga dari integritas lingkungannya. Kriteria penilaian yang lebih ketat namun konstruktif akan diberlakukan, mendorong para pelaku usaha untuk berkompetisi dalam inovasi ramah lingkungan.
Kedua, akselerasi melalui pendampingan teknis terpadu. Para pelaku industri tidak dibiarkan berjalan sendiri. Sebuah tim kerja lintas kementerian akan diterjunkan untuk memberikan asistensi teknis, mulai dari optimalisasi pengelolaan limbah hingga efisiensi penggunaan energi. Hal ini bertujuan agar setiap titik wisata memiliki manajemen yang profesional dan berkelanjutan.
Ketiga, integritas data dan transparansi ekosistem. Melalui pertukaran data antarinstansi yang lebih solid, ekosistem pariwisata nasional akan menjadi lebih inklusif dan transparan. Langkah ini memungkinkan pemantauan progres keberlanjutan secara real-time dan akurat, memperkuat kredibilitas Indonesia di pasar internasional.
Rizki Handayani, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar, menegaskan bahwa daya saing pariwisata Indonesia kini berada pada titik krusial aspek keberlanjutan.
“Perjanjian kerja sama ini akan memperkuat sinergi antarkementerian sehingga mampu meningkatkan daya saing pariwisata nasional sekaligus mendukung agenda pembangunan berkelanjutan,” ungkapnya.
Senada dengan hal tersebut, Rasio Ridho Sani dari KemenLH menekankan pentingnya implementasi nyata di lapangan. “Upaya pembinaan kepada perusahaan dan industri pariwisata perlu terus diperkuat agar kinerja pengelolaan lingkungan hidup dapat meningkat secara konsisten,” jelasnya.
Kolaborasi ini merupakan langkah konkret lanjutan dari kesepakatan tingkat menteri pada Mei 2025. Implementasi ini diproyeksikan akan melahirkan lebih banyak eco-resort berkualitas dan destinasi dengan tata kelola lingkungan berstandar global.
Dengan lingkungan yang terawat secara profesional, pengalaman berwisata akan menjadi lebih berkualitas, nyaman, dan bermakna. Langkah strategis ini adalah investasi panjang untuk memastikan kekayaan alam Indonesia tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang dalam kondisi yang tetap asri dan terjaga.
