HOLOPIS.COM, JAKARTA – Indonesia resmi dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) untuk dinominasikan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) 2026, yang sekaligus menjadikan Indonesia sebagai calon tunggal.
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menyampaikan, penunjukan Indonesia sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB merupakan capaian penting dalam diplomasi multilateral Indonesia. Oleh karena itu, amanah tersebut akan dijalankan secara bertanggung jawab.
Ia menegaskan komitmen Indonesia untuk memanfaatkan posisi strategis tersebut sebagai sarana memperkuat dialog dan kerja sama internasional di bidang hak asasi manusia.
“Indonesia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kelompok Asia-Pasifik yang telah menominasikan Indonesia sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB 2026,” ujar Sugiono, sebagaimana dikutip Holopis.com dari unggahan di akun Instagram resmi @menluri, Selasa (23/12/2025).
Sebagai informasi, Dewan HAM PBB memiliki peran sentral dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Sedangkan Presiden Dewan HAM bertugas memimpin sidang, memfasilitasi dialog antarnegara, serta menjaga kredibilitas dan efektivitas lembaga tersebut.
Pencalonan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB dinilai mencerminkan komitmen berkelanjutan pemerintah dalam memperkuat peran aktif Indonesia di forum multilateral, khususnya dalam isu HAM yang menekankan dialog, penghormatan kedaulatan, dan kerja sama internasional.
Adapun pencapaian ini merupakan hasil dari upaya diplomasi intensif yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Melalui Kementerian Luar Negeri, Indonesia aktif melakukan konsultasi dan komunikasi dengan negara-negara Asia Pasifik, seiring berjalannya proses pencalonan.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang sebelumnya menjelaskan, bahwa Indonesia telah mengajukan Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro, sebagai calon Presiden Dewan HAM PBB 2026. Pengajuan tersebut disampaikan kepada APG yang pada tahun ini diketuai Iran.
“Presidensi Dewan HAM itu bersifat rotasi berdasarkan kawasan. Tahun 2026 merupakan jatah kawasan Asia Pasifik, dan Indonesia telah mengajukan calon. Saat ini prosesnya masih berjalan,” ujar Yvonne dalam jumpa media di Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Ia menambahkan bahwa pencalonan tersebut memerlukan dukungan penuh dari negara-negara anggota APG sebelum ditetapkan secara resmi. “Prosesnya masih bergulir dan kami terus berkomunikasi secara intensif dengan negara-negara Asia Pacific Group agar Indonesia dapat maju dan memperoleh dukungan,” kata Yvonne.
Apabila resmi terpilih, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru sebagai Presiden Dewan HAM PBB untuk pertama kalinya sejak lembaga tersebut dibentuk. “Jika Indonesia terpilih, insyaallah ini akan menjadi kali pertama Indonesia menjabat sebagai Presiden Dewan HAM,” ujar Yvonne.
