HOLOPIS.COM, JAKARTA – Indonesia resmi dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) untuk dinominasikan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) tahun 2026. Hal ini sebagaimana diumumkan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono.
“Hari ini Indonesia resmi dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) untuk dinominasikan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) tahun 2026,” ujarnya, sebagaimana dikutip Holopis.com dari akun Instagram resmi @menluri, Selasa (23/12/2025).
Sugiono menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik kepada Indonesia sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB, mengingat pada tahun 2026 mendatang, merupakan jatah bagi kawasan Asia-Pasifik untuk memimpin Dewan HAM PBB.
Ia menegaskan bahwa penunjukan ini menjadi capaian penting diplomasi multilateral Indonesia di panggung global, sehingga kepercayaan tersebut akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Indonesia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kelompok Asia-Pasifik yang telah menominasikan Indonesia sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB 2026,” lanjut Sugiono.
Menurut Sugiono, Indonesia berkomitmen menjadikan posisi strategis ini sebagai sarana memperkuat dialog dan kerja sama internasional di bidang hak asasi manusia.
“Indonesia akan berupaya menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, terus mendorong dialog dan kerja sama, serta bekerja bersama seluruh anggota Dewan HAM PBB untuk pemajuan dan perlindungan HAM bagi semua,” tegasnya.
Buah Diplomasi Intensif Indonesia
Pencapaian ini merupakan hasil dari upaya diplomasi intensif yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Melalui Kementerian Luar Negeri, Indonesia aktif melakukan konsultasi dan komunikasi dengan negara-negara Asia Pasifik, seiring berjalannya proses pencalonan.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang sebelumnya menjelaskan, bahwa Indonesia telah mengajukan Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro, sebagai calon Presiden Dewan HAM PBB 2026. Pengajuan tersebut disampaikan kepada APG yang pada tahun ini diketuai Iran.
“Presidensi Dewan HAM itu bersifat rotasi berdasarkan kawasan. Tahun 2026 merupakan jatah kawasan Asia Pasifik, dan Indonesia telah mengajukan calon. Saat ini prosesnya masih berjalan,” ujar Yvonne dalam jumpa media di Jakarta, Jumat, 19 Desember 2025.
Ia menambahkan bahwa pencalonan tersebut memerlukan dukungan penuh dari negara-negara anggota APG sebelum ditetapkan secara resmi.
“Prosesnya masih bergulir dan kami terus berkomunikasi secara intensif dengan negara-negara Asia Pacific Group agar Indonesia dapat maju dan memperoleh dukungan,” kata Yvonne.
Catatan Sejarah Baru Diplomasi RI
Apabila resmi terpilih, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru sebagai Presiden Dewan HAM PBB untuk pertama kalinya sejak lembaga tersebut dibentuk.
“Jika Indonesia terpilih, insyaallah ini akan menjadi kali pertama Indonesia menjabat sebagai Presiden Dewan HAM,” ujar Yvonne.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI II, Nabyl Mulachela menilai posisi ini akan membuka ruang strategis bagi Indonesia untuk memperluas pengaruhnya dalam agenda HAM global.
“Dengan menjadi Ketua Dewan HAM, tentu kita akan punya banyak kesempatan untuk memajukan agenda HAM, baik di dalam negeri maupun dalam konteks yang lebih luas,” katanya.
Sebagai salah satu badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan HAM PBB memiliki peran sentral dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Sedangkan Presiden Dewan HAM bertugas memimpin sidang, memfasilitasi dialog antarnegara, serta menjaga kredibilitas dan efektivitas lembaga tersebut.
Pencalonan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB dinilai mencerminkan komitmen berkelanjutan pemerintah dalam memperkuat peran aktif Indonesia di forum multilateral, khususnya dalam isu HAM yang menekankan dialog, penghormatan kedaulatan, dan kerja sama internasional.
“Kami berharap ke depan dapat menyampaikan kabar baik. Mohon doa dan dukungannya agar Indonesia bisa terpilih menjadi Presiden Dewan HAM PBB 2026,” pungkas Yvonne.
