HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi sikap Pemerintah RI yang mendukung ditetapkannya tanggal 14 Desember sebagai Hari Internasional Menentang Kolonialisme. Pemerintah RI diminta lebih aktif dan progresif terkait isu kemerdekaan Palestina.
Menurut dia, pemerintah RI bersama 116 negara pendukung Resolusi PBB bisa melakukan manuver dan lobi politik untuk menghapuskan penjajahan di dunia termasuk Palestina. Hal itu sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945.
“Sikap Pemerintah Indonesia yang konsisten berada dalam blok penolak penjajahan perlu diapresiasi. Bersama mayoritas anggota PBB di Majelis Umum, Indonesia menyepakati resolusi menentang segala bentuk kolonialisme tersebut,” kata HNW, dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, pada Rabu, (10/12/2025).
HNW menyinggung dari seluruh negara anggota PBB, hanya dua yang menolak, yakni Israel dan Amerika Serikat. Sementara, dari 54 negara abstain, sebagian besar seperti Australia, Belanda, Belgia, Denmark, Perancis, Portugal, hingga Kanada juga menolak penjajahan atas Palestina,
Bagi HNW, dengan penetapan 14 Desember sebagai Hari Internasional Menentang Kolonialisme bisa jadi momentum bagi masyarakat dunia. Menurut dia, penetapan itu untuk menolak segala bentuk penjajahan dan terus berupaya memerdekakan kawasan atau bangsa yang masih terjajah secara fisik dan nyata, yakni Palestina.
“Penting adanya hari internasional ini. Tetapi lebih penting lagi ke depan, jangan hanya dijadikan peringatan seremonial belaka,” lanjut politikus senior PKS itu.
Lebih lanjut, menurut dia, mesti ada upaya konkret dan serius untuk mewujudkan penghapusan penjajahan di muka bumi. Dia bilang posisi RI yang konstitusinya secara tegas mengamanatkan penghapusan penjajahan, seharusnya bisa tampil lebih aktif di garda terdepan.
“Terutama dalam menentang kolonialisme yang dilakukan Israel atas Palestina,” jelasnya.
Pun, ia menambahkan, dukungan dari 116 negara anggota PBB merupakan modal besar untuk kerja sama lebih erat dalam memperjuangkan penghapusan penjajahan Palestina. Dia menyebut dukungan 116 negara itu adalah mayoritas mutlak anggota PBB.
HNW bilang 116 negara mesti bisa konsisten dan bekerja sama lebih kuat dalam melakukan aksi nyata menolak segala bentuk penjajahan. Hal itu termasuk penjajahan Israel terhadap Palestina.
“Sehingga Palestina merdeka segera terwujud,” ujarnya.
Kemudian, dia menilai Amerika Serikat yang menolak resolusi menentang segala bentuk kolonialisme juga perlu diyakinkan. Sebab, jika AS terus jadi sekutu Israel yang dinilai bermasalah oleh berbagai lembaga internasional maka akan merugikan citra negara adidaya itu.
“Maka sikap tersebut hanya akan merugikan kepentingan nasional dan internasional AS,” tutur eks Presiden DPP PKS itu.
Dia menyinggung sikap AS yang berulang kali mem-backup Israel dalam berbagai resolusi PBB juga bakal terus disorot dunia. Ia mengkritisi manuver AS dalam resolusi penghentian genosida, hingga resolusi hari internasional menentang penjajahan ini, justru bisa perburuk citra AS di mata dunia.
“Ini jelas merusak citra AS yang sedang dibangun oleh Presiden Donald Trump melalui slogan dan jargonnya sebagai inisiator perdamaian. Apalagi jika mengincar penghargaan prestisius seperti Nobel,” tutur HNW.
Menurut dia, AS lebih baik bersama mayoritas mutlak negara anggota PBB. Kata HNW, AS sebaiknya membuka lembaran sejarah baru dengan memaksimalkan momentum 14 Desember sebagai hari monumental menolak penjajahan dalam segala bentuknya.
“Termasuk penjajahan oleh Israel, dan mengakui kemerdekaan Palestina sebagaimana disuarakan oleh mayoritas warga AS, agar terwujud perdamaian yang diharapkan,” jelas HNW.
