HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktur eksekutif Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas mengatakan bahwa biaya politik (cost politic) di Indonesia memang sangat tinggi. Situasi itu yang akhirnya membuat politik transaksional menjadi sangat besar.
Hal ini disampaikan Fernando untuk merespons ucapan Bahlil Lahadalia, Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut yang mengusulkan pemilihan kepala daerah agar dilakukan lewat DPRD saja untuk menekan beratnya biaya politik.
Namun bagi Fernando, wacana itu hanya akan mengayomi kepentingan elite politik semata, di saat bersamaan malah mengabaikan peran masyarakat dalam sistem demokrasi.
“Pemerintah sebaiknya jangan hanya memikirkan untuk kepentingan para elit politik dan partai politik,” kata Fernando kepada Holopis.com, Selasa (9/12/2025).
Alih-alih menekan ongkos politik, Fernando meminta pemerintah memikirkan cara yang efektif untuk bisa menekan beban biaya politik sembari tak menegasikan peran aktif masyarakat dalam ikut serta menentukan pilihan secara langsung.
“Sebaiknya dipertimbangkan agar bagaimana sistem diperbaiki untuk mengurangi cost politik namun tidak mengurangi keikutsertaan rakyat,” ujarnya.
Hal ini sangat penting bagi Fernando, karena ketika pilkada hanya dilakukan di DPRD, maka sejatinya itu hanya menggeser angka finansial yang biasanya dialokasikan ke lumbung suara di konstituen menjadi tersentralistik di lingkaran elite politik semata.
“Kalau pilkada diubah lewat DPRD, maka akan terjadi pergeseran money politics dari rakyat kepada para anggota DPRD dan partai politik,” tutur Fernando.
Jika demikian, tujuan pengurangan ongkos politik tak sejalan dengan semangat pendewasaan dan kualitas demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebab setiap anggota DPRD akan tunduk pada keputusan pimpinan partai politik.
“Memang terjadi penghematan anggaran yang dikeluarkan oleh negara untuk penyelenggaraan, namun jangan sampai mengurangi kualitas demokrasi,” paparnya.
“Akan terjadi kemunduran demokrasi apabila dirubah dari pemilihan langsung menjadi melalui DPRD. Maka sangat kecil kemungkinan terpilih kepala daerah yang berkualitas dan sesuai dengan keinginan rakyat karena hanya berdasarkan kedekatan dengan para pimpinan partai politik,”
sambung Fernando.
Pakai Teknologi dan Regulasi Alternatif
Lebih lanjut, Fernando Emas menyatakan bahwa memang biaya pemilihan secara langsung cukup mahal dibandingkan pemilihan melalui DPRD, namun yang harus menjadi cara berpikir pemerintah adalah solusi biaya politik lebih murah dan peran aktif masyarakat tetap tidak terabaikan.
“Tetapi masih ada peluang untuk memperkecil biaya dengan cara menggunakan teknologi. Namun yang menjadi persoalan, para elit politik kita hanya memikirkan hanya untuk kepentingan kelompok dan partainya saja bukan untuk masa depan pemilu atau pilkada kita. Kalau biaya politik calon kepala daerah bisa diatur lewat undang-undang untuk meminimalisir politik uang,” tukasnya.
Selain itu, Fernando juga mengusulkan agar masa kampanye tidak terlalu lama untuk semakin menekan potensi transaksi politik.
“Waktu kampanye jangan terlalu panjang sehingga mengurangi biaya politik,” ucapnya.
Terakhir, Fernando menggarisbawahi jika masyarakat tentu masih berkeinginan untuk ikut andil secara langsung memilih siapa sosok pemimpin daerah terbaik bagi mereka. Hal ini untuk membuat mereka cenderung lebih bebas untuk berkontribusi menentukan pejabat daerah yang lebih berkualitas.
“Masyarakat tentu sangat berharap menjadi penentu siapa yang akan memimpinnya melalui pemilihan langsung, sehingga sangat terbuka terpilih pemimpin yang memang berkualitas,” pungkas Fernando.
Sebelumnya, pentolan Partai Golkar Bahlil Lahadalia melempar usulan pilkada lewat DPRD saat perayaan Puncak Hari Ulang Tahun ke-61 Golkar, Jumat 5 Desember 2025. Bahlil mengakui ada pro dan kontra terkait Pilkada dipilih lewat DPRD.
“Setelah kami mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR Kabupaten/Kota biar tidak lagi pusing-pusing,” kata Bahlil di Istora Senayan, Jakarta.
