HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktur eksekutif Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas merasa bahwa polemik ijazah Joko Widodo (Jokowi) sudah terlalu berisik.
Padahal seharusnya, persoalan tesebut seharusnya tidak perlu sampai segaduh ini.
“Saya berharap persoalan ijazah Jokowi segera dituntaskan sehingga tidak menjadi polemik yang berkepanjangan,” kata Fernando kepada Holopis.com, Selasa (19/12/2025).
Sebab pro dan kontra terkait dengan ijazah S1 Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut sudah terlalu banyak menguras energi publik. Ada keterbelahan di kalangan masyarakat baik yang kontra dengan Jokowi maupun yang masih cinta dengan Presiden RI ke 7 tersebut.
“Sangat sayang terlalu banyak energi bangsa Indonesia terbuang hanya karena persoalan ijasah Jokowi yang dalam waktu beberapa tahun tidak selesai,” ujarnya.
Ijazah Jokowi Bisa 100% Asli
Jika melihat sikap Jokowi yang lebih memilih jalur hukum ketimbang persuasif, Fernando memandang bahwa ijazah tersebut memang asli.
Sebab Jokowi tak mungkin menempuh jalur tersebut jika ia tak yakin ijazahnya adalah asli, dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM), tak seperti yang dituduhkan Roy Suryo dan kawan-kawannya, karena ketika memang palsu, maka tentu bisa berdampak pada konsekuensi hukum balik kepadanya.
“Kalau melihat Jokowi membiarkan persoalan ijazahnya berkepanjangan dan memasuki ranah hukum, tentu Jokowi sudah memperhitungkan hal tersebut. Tentunya Jokowi sudah siap dan memiliki keyakinan terkait dengan ijazahnya,” tuturnya.
Jika seandainya, dalam mekanisme persidangan nanti ternyata ijazah Jokowi asli, maka kasus ini pun selesai dan jelas berdampak sangat luar biasa bagi likeabilitas.
“Kalau proses hukum berlanjut melalui pengadilan, maka Jokowi akan membuktikan keaslian ijazahnya sehingga menutup kemungkinan tudingan dari pihak lain lagi,” sambung Fernando.
Namun demikian, pengamat politik ini menilai Jokowi selain geram dengan para penuding negatif ijazahnya, namun ada benefit politik yang dimanfaatkan. Salah satunya untuk potensi di 2029 mendatang.
Terlebih, dua anak kandung Jokowi sudah terjun di dunia politik, anak sulungnya saat ini sebagai Wakil Presiden RI, sementara anak bungsunya adalah Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Lalu anak mantunya saat ini pun menjadi Gubernur Sumatera Utara (Sumut).
“Sangat mungkin Jokowi akan memanfaatkan polemik ijazahnya untuk kepentingan politik 2029,” pungkasnya.
