HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menggelar doorstop usai audiensi di Gedung Utama Mabes Polri, Kamis malam (4/12/2025).
Pertemuan tersebut membahas penanganan temuan kayu yang diduga menjadi salah satu faktor terjadinya kerusakan infrastruktur dan korban jiwa akibat bencana di Aceh, Sumatera, dan Sumatera Barat.
Dalam pernyataannya, Kapolri menyampaikan rasa duka cita atas bencana yang menimpa masyarakat di berbagai wilayah tersebut.
“Kita menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap saudara-saudara kita yang terdampak bencana, baik di Aceh, di Sumatera maupun Sumatera Barat,” ujar Kapolri.
Ia menjelaskan bahwa temuan kayu yang diduga ilegal menjadi atensi Presiden sehingga Polri bersama Kementerian Kehutanan sepakat membentuk Satgas Gabungan untuk melakukan penyelidikan menyeluruh.
“Kami menyambut baik dan akan melakukan kerja sama dengan Menteri Kehutanan dan tim untuk membentuk Satgas Gabungan guna melakukan penyelidikan terkait temuan-temuan kayu yang diduga berdampak terhadap kerusakan, jembatan rusak, rumah terdampak, hingga adanya korban jiwa,” jelasnya.
Kapolri menegaskan bahwa personel Polri telah diturunkan ke lapangan dan akan segera bergabung dengan tim dari Kementerian Kehutanan maupun unsur lain yang diperlukan.
“Dalam waktu dekat saya meminta agar tim segera bergerak dari hulu sampai hilir, khususnya di lokasi-lokasi yang memiliki potensi perlu ditindaklanjuti karena memang ada dugaan-dugaan pelanggaran,” sambungnya.
Ia menekankan bahwa pendalaman akan dilakukan secara komprehensif dan hasilnya akan segera diinformasikan kepada publik setelah tim gabungan bekerja maksimal.
“Yang jelas sementara itu yang bisa kami sampaikan. Kita akan pastikan kerja tim berjalan cepat,” tutup Kapolri.
Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menyampaikan rasa marahnya atas adanya kasus pembalakan hutan di kawasan pulau Sumatra.
Sehingga Titiek pun mendesak kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk mencari dan menemukan para pelaku pembalakan hutan hingga berujung pada bencana besar itu.
“Kami tidak mau hanya sekadar moratorium. Moratorium tuh besok-besok bisa dihidupin lagi, tapi dihentikan, enggak usah ada lagi itu pohon-pohon besar yang dipotong-potong,” kata Titek dalam rapat kerja dengan Kemenhut di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).
Lebih lanjut, Titek Soeharto meminta kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera menindak tegas siapa pun yang melakukan pembalakan hutan secara ugal-ugalan. Bahkan sekalipun di belakang itu ada jenderal-jenderal yang menjadi bekingan.
“Mau siapa kek itu di belakangnya, mau bintang-bintang kayak mau apa, kita ini mewakili rakyat Indonesia. Bapak juga ditunjuk sebagai pembantu Presiden yang dipilih oleh rakyat Indonesia, kita tegakkan hukum yang setegak-tegaknya,” ucapnya.
“Siapa pun itu kalau memang merugikan bangsa dan negara, merusak tanah dan hutan kita, ditindak aja, bapak enggak usah takut-takut, kami di belakang bapak,” pungkas Titiek.
