HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam), Lodewijk F. Paulus mengingatkan, bahwa kesiapsiagaan nasional menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) sangat bergantung pada soliditas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dengan mobilitas masyarakat yang diprediksi melonjak tajam, Forkopimda disebut wajib memperkuat koordinasi lintas sektor demi menjaga keamanan dan kelancaran layanan publik.
Dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah untuk persiapan Nataru dan libur akhir tahun, Lodewijk menekankan bahwa Forkopimda memegang peranan krusial sebagai garda terdepan negara di daerah.
“Forkopimda harus memastikan seluruh elemen pelayanan publik di daerah berjalan efektif, responsif, dan adaptif terhadap dinamika lapangan. Sektor wisata dan transportasi juga harus memastikan standar keamanan dan kenyamanan terpenuhi seiring lonjakan wisata domestik,” ujar Lodewijk, dikutip Holopis.com, Selasa (2/12/2025).
Ia menegaskan kekompakan antar unsur pimpinan daerah merupakan syarat wajib untuk menjaga stabilitas keamanan, efektivitas pemerintahan, hingga kualitas pelayanan publik di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat jelang libur panjang.
Koordinasi yang erat, lanjutnya, akan memungkinkan setiap potensi kerawanan diantisipasi sejak dini, sekaligus memastikan program strategis berjalan terpadu dan tepat sasaran.
“Peningkatan koordinasi antar instansi di daerah menjadi kunci untuk memastikan setiap kebijakan berjalan selaras, efektif, dan tepat sasaran. Karena melalui mekanisme komunikasi yang terstruktur, pertukaran data yang akurat, serta sinkronisasi program lintas sektor, pemerintah daerah dapat mempercepat penyelesaian berbagai isu strategis, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan menghadirkan pelayanan publik yang responsif serta berorientasi pada hasil,” tegasnya.
Waspada Bencana Hidrometeorologi dan Cuaca Ekstrem
Lodewijk juga menyoroti ancaman cuaca ekstrem yang diprediksi meningkat pada Desember 2025 hingga awal 2026. Ia menyebut sejumlah potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga gelombang pasang perlu menjadi perhatian serius daerah.
“Kita juga harus mewaspadai dampak dari fenomena ekstrem iklim saat ini yaitu terbentuknya Siklon Tropis Senyar dan adanya kondisi anomaly cuaca yang mempengaruhi sebagian wilayah Indonesia,” katanya.
Karena itu, mitigasi bencana harus diperlakukan sebagai bagian integral dari strategi keamanan nasional, bukan sekadar isu tambahan dalam pengamanan Nataru.
“Saya tegaskan kembali bahwa keberhasilan pengamanan Nataru dan penanganan bencana sangat bergantung pada soliditas Forkopimda. Forkopimda harus memastikan koordinasi berjalan di semua level, dari kebijakan hingga implementasi teknis di tingkat kecamatan dan daerah,” tegas Lodewijk.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan dihadiri oleh Menteri Kesehatan, Kepala Basarnas, Kepala BMKG, serta perwakilan berbagai kementerian dan lembaga terkait.
