HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkap bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2.567,9 triliun dari total APBN 2026 yang mencapai Rp 3.842 triliun untuk delapan program priotitas.
Hal itu disampaikan Airlangga saat memberikan sambutan di acara Rapimnas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, yang berlangsung di Jakarta, pada Senin (1/12/2025) kemarin.
Dalam paparannya, Airlangga menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, pendidikan, serta menopang fondasi ekonomi nasional. Ia menekankan, seluruh program ini dirancang untuk menciptakan Indonesia yang lebih tangguh dan sejahtera.
“Ini angka yang sangat besar. Kami berharap jajaran Kadin terus mendukung agar program-program yang sudah disiapkan pemerintah dapat berjalan optimal,” ujarnya, dikutip Holopis.com, Selasa (2/12/2025).
Dari total alokasi anggaran tersebut, sektor pendidikan mendapat porsi terbesar, yaitu Rp 757,8 triliun. Dana ini akan digunakan untuk pengembangan sekolah unggulan, revitalisasi Sekolah Rakyat, hingga peningkatan fasilitas pendidikan di seluruh daerah, sebagai kunci pembangunan sumber daya manusia (SDM) berkelanjutan.
Prioritas berikutnya adalah ketahanan energi dengan alokasi Rp 402,4 triliun. Anggaran itu mencakup insentif perpajakan sebesar Rp 16,7 triliun.
Kemudian pengembangan energi baru terbarukan sebesar Rp 37,5 triliun, program listrik desa Rp 5 triliun, dan dukungan lainnya di sektor ketahanan energi sebesar Rp 600 miliar.
Pemerintah juga berkomitmen meningkatkan lifting migas, mempercepat penggunaan energi hijau, dan memastikan subsidi energi lebih tepat sasaran.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memperoleh anggaran besar mencapai Rp 335 triliun. Program ini ditargetkan menjangkau 80 juta penerima manfaat pada pertengahan 2026, naik drastis dari sekitar 44 juta anak sekolah yang saat ini sudah terlayani.
Ketahanan pangan mendapatkan alokasi Rp 164,4 triliun, termasuk dukungan pengadaan beras Bulog serta peningkatan produktivitas petani dan nelayan.
Sektor kesehatan menerima Rp 244 triliun, sementara pembangunan desa, koperasi, dan UMKM mendapatkan Rp 181,8 triliun.
Adapun dua prioritas lainnya, meliputi pertahanan semesta sebesar Rp 424,8 triliun, percepatan investasi dan ekspansi perdagangan global sebesar Rp 57,7 triliun. Keduanya dipandang strategis dalam menjaga stabilitas nasional dan meningkatkan posisi Indonesia di pasar global.
Untuk mengurangi backlog perumahan, pemerintah memperpanjang kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) hingga 2027 dan menyediakan KUR perumahan senilai Rp 130 triliun. Pemerintah berharap, kebijakan ini dapat mempermudah akses rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
