HOLOPIS.COM, JAKARTA – Krisis ekologis yang terus berulang di berbagai wilayah Indonesia dinilai sebagai hasil dari pembangunan ekonomi yang kerap mengabaikan keberlanjutan lingkungan.
Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin menilai, sudah saatnya demokrasi Indonesia direformasi melalui paradigma baru yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan ekologi.
Konsep tersebut ia sebut Green Democracy, sebuah pendekatan demokrasi yang memastikan kebijakan publik tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengutamakan keberlanjutan lingkungan hidup.
Sultan menilai orientasi pembangunan nasional selama ini cenderung menempatkan ekonomi sebagai satu-satunya prioritas. Akibatnya, lingkungan sering menjadi korban kebijakan.
Dampak pendekatan tersebut kini terlihat dari meningkatnya bencana ekologis seperti banjir, kekeringan ekstrem, hingga kerusakan ekosistem di berbagai daerah.
“Ekonomi itu penting, sangat penting. Tetapi ekologi juga sama pentingnya. Kita tidak bisa terus-menerus mengorbankan lingkungan demi pertumbuhan,” tegas Sultan, dikutip Holopis.com, Minggu (30/11/2025).
“Kalau ini terus berlanjut, kita hanya menabung masalah untuk 5, 10, bahkan 50 tahun ke depan,” sambungnya.
Menurut Sultan, negara-negara berkembang termasuk Indonesia masih terlalu bergantung pada eksploitasi sumber daya alam sebagai strategi percepatan ekonomi.
Model pembangunan seperti ini, katanya, tidak mungkin menghasilkan demokrasi yang sehat apabila keseimbangan ekologis justru semakin terdegradasi.
“Sulit mengatakan demokrasi itu sehat jika rakyatnya maju tetapi alamnya sakit. Demokrasi harus memberikan harapan sekaligus menjaga keseimbangan,” ujarnya.
Dalam paparannya, Sultan mengkritik berbagai kebijakan pemerintah yang menurutnya masih terjebak pada kepentingan jangka pendek. Perhitungan ekonomi sering mengabaikan dampak ekologis yang baru terasa dalam jangka panjang.
Ketidakseimbangan ini dianggapnya bertentangan dengan semangat demokrasi yang seharusnya berpihak pada keberlanjutan dan kesejahteraan generasi mendatang.
Ia menilai bahwa selama paradigma pembangunan tidak berubah, bencana ekologis akan terus muncul sebagai konsekuensi. Karena itu, perlu koreksi mendasar dalam cara negara merumuskan kebijakan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Sultan menawarkan konsep Green Democracy yang menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai elemen utama dalam proses legislasi, pengawasan, hingga penyusunan kebijakan publik di tingkat nasional.
“Tidak ada perubahan nyata tanpa regulasi. Itu sebabnya DPD mengajukan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim agar keberlanjutan menjadi dasar setiap kebijakan negara. Ini bukan sekadar wacana, tetapi langkah konkret,” tandasnya.
Sultan menegaskan bahwa demokrasi Indonesia membutuhkan paradigma baru agar tidak terus terjebak dalam dilema pembangunan versus lingkungan.
Melalui Green Democracy, ia berharap negara dapat menghadirkan kebijakan yang adil, berkelanjutan, serta berpihak pada masa depan bangsa.
