Inflasi 2,86%, Menko Airlangga : Terkendali
HOLOPIS.COM, JAKARTA - Di tengah dinamika tantangan global, mulai dari meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah hingga kebijakan proteksionisme perdagangan Amerika Serikat, Indonesia tetap menunjukkan optimisme. Ketahanan ekonomi nasional tercermin dari capaian pertumbuhan yang solid, peningkatan konsumsi masyarakat, peningkatan investasi, serta percepatan belanja pemerintah. Capaian pertumbuhan ekonomi yang kuat ini juga tidak terlepas dari dukungan inflasi yang terkendali.
Realisasi inflasi Indonesia pada Oktober 2025 tercatat sebesar 2,86% (yoy), terjaga rendah dan stabil dalam rentang sasaran target nasional 2,5±1%. Pencapaian ini tidak hanya menegaskan keberhasilan menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, tetapi juga menjadi bukti nyata efektivitas sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia dalam menjalankan program pengendalian inflasi secara konsisten.
Dalam rangka memperkuat sinergi dan koordinasi, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2025 yang dilaksanakan bersamaan dengan Pertemuan Tahunan Bank Indoensia (PTBI) Tahun 2025. PTBI mengangkat tema “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan” di Kantor Pusat Bank Indonesia.
“Inflasi pada Oktober 2025 tercatat 2,86% (yoy), terkendali dalam rentang target sasaran nasional. Hal ini dipengaruhi konsistensi kebijakan suku bunga BI dan dorongan kebijakan insentif fiskal Pemerintah dalam mengarahkan ekspektasi inflasi,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Jumat (28/11/2025).
Bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil serta implementasi strategi kebijakan utama 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi dan Komunikasi efektif) terus ditempuh untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam rentang sasaran.
“Selain menjalankan program reguler pengendalian inflasi, Pemerintah juga juga memberikan stimulus ekonomi termasuk untuk menjaga stabilitas daya beli di masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga telah menyalurkan berbagai stimulus ekonomi hingga akhir tahun, di antaranya program diskon transportasi; bantuan pangan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra dan program magang lulusan perguruan tinggi,” ujar Ketua TPIP (Tim Pengendalian Inflasi Pusat) tersebut.
Untuk memperkuat efektivitas kebijakan tersebut, Pemerintah juga mengakselerasi transformasi digital di daerah. Dukungan kebijakan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) mendorong perkembangan ekosistem digital secara signifikan, dimana hingga Semester-I 2025 menunjukkan terdapat 501 Pemerintah Daerah (atau 91,8%) telah memiliki ekosistem (regulasi, kanal, kesiapan dan ketersediaan sistem, serta dukungan BPD) yang memadai.
“Ke depan, Pemerintah akan terus mendorong beberapa hal diantaranya penyediaan dan perluasan kanal digital, perluasan layanan sinyal, penguatan layanan digital BPD, perluasan insentif bagi masyarakat, perluasan kerjasama dengan platform digital, dan penguatan sinergi penyediaan basis data perpajakan,” tuturnya.