HOLOPIS.COM, JAKARTA – Rapat harian Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta agar Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mundur sebagai Ketua Umum PBNU. Ada beberapa pertimbangan yang jadi alasan agar Gus Yahya mundur.
Risalah rapat harian Syuriah PBNU itu ditandatangani Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar. Dari hasil rapat itu, Gus Yahya diminta mundur dari pucuk pimpinan PBNU dalam waktu tiga hari setelah hasil Syuriah PBNU diumumkan dan diterima.
Rapat Harian Syuriah PBNU itu digelar di salah satu hotel Kemayoran pada Kamis (20/11). Sebanyak 37 dari 53 orang pengurus harian syuriah PBNU ikut dalam rapat itu.
“Musyawarah antara Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam memutuskan: KH Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU,” demikian tulis risalah Rapat Harian Syuriah PBNU yang dikutip pada Jumat, (21/11/2025).
Pun, jika Gus Yahya tak mengundurkan diri maka rapat harian Syuriah PBNU akan mencopot Gus Yahya dari pucuk pimpinan organisasi Islam terbesar di Tanah Air itu.
Merujuk risalah rapat itu, ada tiga alasan krusial yang membuat Gus Yahya mesti lengser dari kursi Ketum PBNU. Salah satunya terkait penyelenggaraan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) yang mengundang pembicara sekaligus aktivis pro Israel yakni Peter Berkowitz pada Agustus 2025.
Cara Gus Yahya mengundang tokoh pro Israel dinilai melanggar dan bertentangan dengan nilai serta ajaran PBNU. Kegiatan AKN NU dengan pembicara pro Israel dicap juga sebagai tindakan yang mencemarkan nama baik perkumpulan NU.
Sebab, acara AKN NU dengan pembicara aktivis pro Israel itu dilakukan di tengah genosida militer zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza.
Berikut isi lengkap risalah rapat harian Syuriah PBNU yang mendesak Gus Yahya mundur:
1. Rapat memandang bahwa diundangnya narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) sebagai narasumber kaderisasi tingkat tertinggi Nahdlatul Ulama telah melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama.
