HOLOPIS.COM, BANGKA TENGAH – Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung kegiatan penertiban tambang timah ilegal di Dusun Nadi, Bangka Tengah, Rabu (19/11/2025).
Dalam peninjauan bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) tersebut, ditemukan aktivitas tambang di kawasan Hutan Produksi seluas 262,85 hektare, tanpa izin resmi Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH/PPKH).
Menhan Sjafrie menegaskan bahwa pemerintah terus berkomitmen dalam menegakkan hukum di Tanah Air, sekaligus menjaga kedaulatan sumber daya alam (SDA) untuk kemakmuran rakyat.
“Negara tidak boleh kalah dalam menghadapi pelanggaran hukum. Temuan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dan menjaga kedaulatan sumber daya alam,” ujarnya, dikutip Holopis.com, Kamis (20/11/2025).
Sesuai amanat konstitusi, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Untuk itu, Menhan Sjafrie dengan tegas menyatakan akan menindak segala pelanggaran tanpa pandang bulu. “Tidak ada toleransi bagi pelanggaran terhadap kawasan hutan,” tegasnya.
Pernyataan Menhan tersebut selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Orang nomor satu di Indonesia itu berulang kali menyatakan, bahwa pengelolaan kekayaan negara harus berlandaskan konstitusi dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Salah satunya dalam acara pembukaan APKASI Otonomi Expo 2025, yang berlangsung di ICE BSD, Tangerang, Banten, pada Kamis (28/8/2025) lalu.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo mengingatkan agar seluruh pemimpin bangsa konsisten menjalankan amanah konstitusi. Pembangunan, menurutnya, tidak boleh hanya berpihak pada segelintir orang, tetapi harus memberi manfaat luas bagi rakyat.
“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ucap Presiden Prabowo.
