HOLOPIS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bimantoro Wiyono, menegaskan perlunya reformasi menyeluruh dalam sistem penegakan hukum Indonesia. Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja Komisi III bersama Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) pada Selasa (18/11/2025).
Menurut Bimantoro, persoalan oknum bukan hanya terjadi pada satu lembaga, tetapi bisa ditemukan di berbagai institusi penegak hukum. Oleh karena itu, ia menilai bahwa langkah yang harus diambil bukan sekadar mencari pihak yang bisa disalahkan, melainkan memperbaiki sistem dari akar hingga ke struktur paling atas.
“Kita tidak boleh terjebak pada pencarian kambing hitam. Yang dibutuhkan adalah pembenahan sistemik agar aparat kita benar-benar profesional, kredibel, transparan, dan akuntabel,” tegas Bimantoro.
Dalam forum tersebut, Bimantoro memberikan apresiasi kepada Wakapolri yang dinilai menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik publik dan tidak menutupi kelemahan internal. Ia menyebut sikap ini sebagai langkah penting untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap Polri, terutama di tengah tuntutan publik yang semakin tinggi.
“Kemampuan mendengar kritik, mengakui kekurangan, dan merespons dengan cepat itu modal besar bagi perbaikan institusi,” ujarnya.
Dorong Reformasi SDM dan Standar Profesionalisme
Bimantoro menekankan bahwa reformasi sumber daya manusia di tubuh Polri harus menjadi program berkelanjutan. Ia menilai banyak anggota Polri yang bekerja luar biasa dalam mengungkap kejahatan, menjaga keamanan nasional, hingga mendukung program prioritas Presiden. Namun, ia mengingatkan bahwa momentum saat ini tidak boleh disia-siakan.
“Standar profesionalisme harus terus ditingkatkan, bukan hanya di pusat, tetapi hingga ke level paling bawah,” jelasnya.
Fokus pada Kesejahteraan Polisi
Dalam rapat itu, Bimantoro juga menyampaikan dukungan penuh terhadap program-program peningkatan kesejahteraan anggota Polri. Ia secara khusus menyoroti program Rumah Subsidi yang diberikan kepada personel kepolisian.
Menurutnya, kepastian tempat tinggal bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga berpengaruh besar pada integritas dan motivasi kinerja anggota Polri.
