Evaluasi Uji Coba Bansos Digital, Luhut Pastikan Pemerintah Kedepankan Prinsip Keadilan
HOLOPIS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemerintah telah menggelar rapat evaluasi uji coba program bantuan sosial (bansos) digital yang berlangsung di Banyuwangi, Jawa Timur, pada bulan lalu.
Hal itu disampaikan Luhut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, pada Rabu (12/11/2025).
Dalam unggahan itu, Luhut menyampaikan bahwa evaluasi menjadi langkah penting untuk memastikan reformasi sistem perlindungan sosial melalui digitalisasi bansos dapat berjalan optimal.
“Sebuah langkah penting dalam reformasi sistem perlindungan sosial berbasis Digital Public Infrastructure (DPI) di Indonesia,” tulis Luhut, dikutip Holopis.com, Jumat (14/11/2025).
Luhut mengapresiasi kinerja tim besar yang terlibat dalam uji coba bansos digital di Banyuwangi yang menjadi program percontohan atau piloting tersebut, yang terdiri dari pihak kementerian/lembaga hingga tenaga ahli.
Dalam uji coba tersebut, telah dilaksanakan pendaftaran dan verifikasi, interoperabilitas data, desain penyaluran bantuan, penguatan regulasi, kesiapan infrastruktur, sosialisasi, hingga mekanisme evaluasi.
“Ini kerja kolaboratif yang luar biasa, dan saya mengapresiasi kerja keras seluruh tim yang terlibat,” ungkap Luhut.
Saat ini, upaya reformasi sistem perlindungan sosial berbasis DPI di Indonesia sudah masuk pada tahap yang jauh lebih penting, yakni memastikan interoperabilitas data berjalan secara optimal.
Pada tahap ini, lanjut Luhut, pihaknya akan menghubungkan data lintas lembaga, diantaranya Dukcapil, BPJS, PLN, OJK, perbankan Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat Polri, agar penyaluran bantuan berbasis pada data yang benar dan tervalidasi, bukan lagi berdasarkan asumsi.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu mengungkapkan, tahapan berikutnya adalah menyiapkan sistem pengaduan dan koreksi data dari masyarakat (grievance mechanism).
“Jika ada warga yang merasa datanya keliru, sistem harus mampu memecahkan masalah mereka. Saya ingin alur koreksi data harus transparan dan bisa dijalankan hingga ke lapangan, karena sistem yang baik bukan hanya akurat, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tegas Luhut.
Luhut juga meminta agar desain penyaluran berbasis Government-to-Person (G2P) disiapkan dari sekarang, agar penyaluran bansos terintegrasi dengan Digital ID, rekening penerima, dan sistem data nasional.
“Inilah langkah menuju bantuan yang sepenuhnya digital, transparan, dan akuntabel,” tandasnya.
Lebih lanjut, purnawirawan TNI itu menekankan bahwa digitalisasi bansos yang menjadi agenda reformasi siatem perlindungan sosial tidak boleh dilakukan dengan tergesa-gesa.
“Sebagai seorang prajurit, saya selalu menekankan pentingnya prinsip bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Setiap langkah harus diuji dan disiapkan dengan matang. Kita ingin bergerak cepat, tapi tidak tergesa-gesa. Yang lebih penting adalah; prosesnya benar dan sistemnya siap untuk digunakan,” terangnya.
Sebagai penutup, Luhut mengajak semua pihak untuk saling berkolaborasi demi mewujudkan sistem penyaluran bansos yang mengedepankan prinsip berkeadilan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Saya ingin kita semua menyamakan visi dengan pesan Presiden @prabowo yakni penyaluran bansos harus dilakukan secara transparan dan tepat sasaran, agar setiap anggaran yang dikeluarkan negara benar-benar menghadirkan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.