HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa keputusannya untuk membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri adalah bertujuan untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada di institusi Kepolisian Republik Indonesia.
“Reformasi Polri saya kira bagian yang sangat krusial penting dari pembangunan bangsa. Kita juga tidak tertutup dan kita tetap terbuka untuk mengkaji institusi-institusi lain, dan kita juga selalu berani,” kata Prabowo saat mengumpulkan para anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Negara Jakarta pada hari Jumat (7/11/2025).
Ia meminta agar semua yang sudah dilantik menjadi anggota Komisi Reformasi Polri tersebut mampu menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Apalagi melihat dari latar belakang mereka yang sangat hebat.
“Saudara-saudara adalah putra-putra terbaik bangsa, saudara berasal dari agama berbeda, suku berbeda, latar belakang ormas politik berbeda-beda. Saudara oleh kurun waktu dan pengabdian saudara sudah sampai di titik yang tertinggi di masyarakat,” ujarnya.
“Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi. Sudah ada Menko-menko, sekitar 4 tokoh-tokoh hukum. Rakyat sekarang berharap dari kita untuk memberi yang terbaik,” sambung Presiden.
Presiden Prabowo meminta semua aspek yang ada di Kepolisian dikaji betul dan dijadikan bahan laporan untuk nantinya menjadi rumusan yang baik, sehingga dirinya sebagai Kepala Negara dan juga Kepala pemerintahan bisa mendapatkan arah untuk mengambil kebijakan yang lebih tepat.
Terlebih Prabowo menyebut alasan mengapa dirinya menempatkan Kapolri aktif, yakni Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk ikut menjadi bagian dari Komisi Percepatan Reformasi Polri, adalah agar komisi ini mendapatkan akses penuh untuk melakukan kajian dan pendalaman.
“Komisi ini saya berharap akan mengkaji institusi Polri dengan segala kebaikan dan kekurangan. Marilah kita memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Kita jangan takut untuk melihat kekurangan, karena itu saya minta kepala kepolisian yang masih aktif hadir di komisi ini, sehingga saudara-saudara dapat langsung diskusi dan minta pandangan-pandangan yang masih aktif,” tuturnya.
Prabowo menyatakan tak memberikan batasan khusus kapan Komisi Percepatan Reformasi Polri beroperasi. Namun ia meminta setidaknya setiap tiga bulan ada laporan yang dapat disampaikan kepadanya secara langsung.
“Dan saya tidak batasi masa kerja Komisi ini, tapi saya minta tiap tiga bulan dalam laporan kita ketemu, saudara-saudara melaporkan apa yang saudara-saudara kumpulkan,” terang Prabowo.
Pada pokoknya, Presiden mengingatkan kepada Komisi yang baru saja ia bentuk bahwa mereka akan terus diawasi oleh rakyat Indonesia. Sehingga ia berharap mereka menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin.
