Polemik Whoosh, Prabowo Tekankan Indonesia Harus Bebas dari Kebocoran
HOLOPIS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku telah mempelajari semua polemik dan dinamika yang diarahkan kepada Kereta Cepat Indonesia, Whoosh. Ia menyatakan bahwa tak ditemukan masalah berarti dari proyek layanan transportasi publik tersebut.
"Nggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya," kata Prabowo Subianto saat resmikan stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).
Prabowo pun meminta kepada PT Kereta Api (KAI) sebagai pihak pengelola Whoosh untuk tidak perlu khawatir dalam tata kelola layanan publik tersebut. Sebab dirinya akan menjadi bekingan tertinggi dari polemik tersebut.
Saat ini sebaiknya PT KAI fokus saja memberikan pelayanan yang maksimal kepada rakyat, tidak perlu risau dengan tudingan miring yang saat ini tengah ramai dialamatkan kepada proyek warisan Jokowi itu.
"Jadi PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir, kita layani rakyat kita, kita berjuang untuk rakyat kita, teknologi semua sarana itu tanggung jawab bersama dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia, jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh," tegasnya.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto pun menyampaikan bahwa Whoosh bagian dari public service obligation (PSO). Sehingga ia akan memperlakukan tata kelola kereta cepat tersebut sebagai bagian dari kewajiban yang ditetapkan pemerintah kepada perusahaan untuk menyediakan layanan publik agar tetap terjangkau bagi masyarakat.
"Whoosh itu, semua pablic transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi, nggak, hitung manfaat nggak untuk rakyat?. Di seluruh dunia begitu, ini namanya pablic service obligation," tutur Prabowo.
Terlebih kata Presiden, selama ini pemerintah selalu mengucurkan dana besar untuk memberikan subsidi pada layanan public transport tersebut. Setidaknya berdasarkan laporan yang disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, pemerintah menanggung 60 persen biaya transportasi kereta.
"Tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan, semua kereta api kita pemerintah subsidi 60%, rakyat bayar 20%. Ini kehadiran negara, dari mana uang itu, uang itu dari uang takyat, uang itu dari pajak, uang itu dari kekayaan negara," jelasnya.
Oleh sebab itu, fokus utama negara adalah bagaimana memastikan uang dari hasil APBN tidak dikorupsi, sehingga terjadi kebocoran anggaran yang seharusnya bisa dialokasikan untuk public service.
"Makanya kita harus mencegah semua kebocoran, kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi, uang rakyat nggak boleh dicuri karena akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat," tukasnya.