HOLOPIS.COM, JAKARTA – Sudewo telah selamat dari pemakzulan setelah sekian lama berhadapan dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) karena ucapannya yang sempat menantang didemo 50.000 orang karena kebijakan menaikkan pajak dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250%.
Hal ini setelah Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Pati dengan agenda “Penyampaian Hak Menyatakan Pendapat Anggota DPRD Pati tentang Kebijakan Bupati Pati” yang diselenggarakan pada hari Jumat, 31 Oktober 2025 siang kemarin.
Dalam pernyataannya, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menyampaikan jika dari 7 fraksi yang ada di DPRD Pati, hanya 1 fraksi yang mendukung pemakzulan Sudewo dari jabatannya sebagai Bupati Pati, yakni PDIP yang notabane adalah fraksi di mana Ali Badrudin berada.
“Ada 6 fraksi, yaitu ; Gerindra, PPP, kemudian PKB, Demokrat, PKS, dan Golkar yang menghendaki Bupati ini diberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan,” kata Ali dalam keterangannya.
Dengan sisa satu fraksi yang masih bertahan yakni PDIP, maka Sudewo tetap bertugas sebagai Bupati Pati dengan catatan harus melakukan evaluasi mandiri dan perbaikan kepemimpinan ke depan.
Dalam kesempatan itu, Ali Badrudin pun menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Pati yang selama ini berjuang untuk melengserkan Sudewo dari jabatannya sebagai Bupati, karena sikap, ucapan dan kebijakan yang dianggap meresahkan masyarakat. Sebab, berdasarkan aturan yang ada, suara untuk pemakzulan tidak memenuhi kuorum.
“Mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pati, itulah hasil akhir yang disampaikan oleh teman-teman DPRD Pati,” ucap Ali.
Penyebab Rakyat Pati Marah ke Sudewo
Sebelumnya diketahui, bahwa gelombang aksi protes massal di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dipicu oleh kebijakan pajak daerah yang kontroversial dan anggapan arogansi bupati sebagai kepala daerah. Pada pertengahan tahun 2025, Bupati Sudewo mengumumkan rencana untuk menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250%, kenaikan pertama dalam 14 tahun.
Pemerintah daerah tersebut berargumen bahwa ini adalah batas maksimum dan banyak properti akan mengalami kenaikan yang lebih kecil (beberapa hanya 50%). Namun, warga khawatir kenaikan pajak yang tajam akan membebani masyarakat dan memprotes bahwa kebijakan tersebut diputuskan tanpa masukan publik yang memadai.
Ketegangan meningkat ketika Bupati Sudewo menanggapi kritik awal dengan menantang warga untuk berunjuk rasa, mengatakan ia bahkan akan mengizinkan 5.000 atau 50.000 orang untuk berdemonstrasi jika mereka mau. Pernyataan ini secara luas dianggap provokatif dan tidak peka, memperkuat persepsi tentang kepemimpinan yang arogan.
