HOLOPIS.COM, JAKARTA – Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meraih skor hampir 90 poin dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun ini, dan menjadikannya provinsi dengan nilai tertinggi di Tanah Air. Fenomena ini menarik perhatian jurnalis senior Rosianna Silalahi yang menyebut Yogyakarta sebagai “anomali positif” dalam praktik demokrasi di Indonesia.
“Indeks demokrasi untuk Jogja yang dikeluarkan oleh Indeks Demokrasi Indonesia menunjukkan anomali, karena pada tahun ini di rilis indeks demokrasi Indonesia untuk Jogja itu hampir 90 poin tertinggi di seluruh provinsi Indonesia,” ujar Rosianna seperti yang dikutip Holopis.com dari Podcast Youtube Mahfud MD Official.
Rosianna menilai capaian ini menarik karena Yogyakarta merupakan daerah dengan sistem pemerintahan berbasis kesultanan. Secara teori, corak pemerintahan seperti ini bisa saja tertutup terhadap ruang partisipasi publik. Namun, justru sebaliknya, Yogyakarta menunjukkan keterbukaan dan kebebasan berpendapat yang kuat di ruang publik.
“Seorang raja Yogya yang corak memerintahnya adalah kerajaan atau kesultanan, seharusnya bisa mempraktikkan corak tanpa dialog, tidak membuka ruang-ruang dialog. Tapi justru di Jogja ini memberikan ruang publik yang partisipatif, kebebasan pers, dan bahkan membiarkan aspirasi mahasiswa di kampus-kampus hidup. Padahal coraknya kerajaan yang seharusnya bisa otoriter, tetapi justru sebaliknya,” tutur Rosianna.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur DIY sekaligus Sri Sultan Hamengkubuwono X menjelaskan bahwa keterbukaan dan tanggung jawab terhadap masyarakat merupakan bagian dari tugas kepala daerah sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.
“Dalam UU Pemerintahan Daerah yang sifatnya otonom disebutkan bahwa gubernur itu pimpinan, pembina wilayah. Kalau kepolisian dan TNI itu pembina teritorial, jadi yang bertanggung jawab kepala daerah,” jelas Sultan.
Menurutnya, seorang pemimpin harus hadir dan bertanggung jawab dalam setiap situasi, termasuk ketika menghadapi demonstrasi di lapangan.
“Kalau bupati, gubernur, atau wali kota ada masalah krusial dan tidak muncul, ya salahnya sendiri. Jadi kalau saya menghadapi demonstran, ya saya anggap itu kewajiban saya. Tidak ada yang berlebih. Kalau saya di rumah tidak mau tahu, ya itu malah salah,” tegasnya.
Sultan juga beranggapan bahwa tingginya indeks demokrasi di Yogyakarta memang sudah semestinya terjadi, karena DIY sendiri merupakan bagian dari negara Indonesia yang menganut sistem Republik.
“Saya pun banyak orang tanya, mestinya kan Jogja itu feodal, kerajaan. Kenapa demokrasinya tinggi? Ya saya anggap mereka tidak mengerti saja bahwa DIY itu bagian dari republik,” pungkasnya.
