HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Uama (PP ISNU) bekerja sama dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Lembaga Kajian Strategis PB IKA PMII mengadakan Deep Talk Indonesia memperingati satu tahun Asta Cita Presiden Prabowo bidang diplomasi dan pertahanan.
Diskusi yang bertajuk Asta Cita Presiden Prabowo: Sketsa Diplomasi & Pertahanan Nasional Dalam Menghadapi Tatanan Dunia Baru di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menghadirkan penulis dan sejumlah pakar di bidangnya.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN, Prof Muhammad Maksum dalam pembukaan diskusi mengungkap bahwa hukum erat kaitannya dengan diplomasi dan politik, khususnya dalam spektrum 1 tahun Prabowo Gibran. Sejumlah kebijakan nasional adalah realisasi dari komitmen global yang dihasilkan berkat diplomasi.
“Hukum tidak bisa dipisahkan dari politik, yang di dalamnya ada diplomasi. Hukum adalah produk politik. Dalam buku yang ditulis oleh Dr. Ngasiman Djoyonegoro ini banyak pelajaran yang dapat diambil,” kata Muhammad Maksum, Rabu (29/10/2025).
Dalam kesempatan itu, penulis buku Sketsa Diplomasi & Pertahanan Nasional Dalam Menghadapi Tatanan Dunia Baru, Ngasiman Djoyonegoro menyampaikan bahwa setiap negara harus selalu mengukur kekuatannya dengan instrument of power, yaitu Diplomasi, Informasi, Militer, dan Ekonomi (DIME).
“Kerangka inilah yang dapat kita gunakan untuk menganalisis buku ini,” kata pria yang akrab dipanggil Simon.
Lantas, Simon pun menerangkan bahwa buku yang merupakan bungai rampai ini memotret secara teliti dan mendalam fenomena yang berkembang.
“Kami berharap buku ini dapat dijadikan acuan oleh pembuat kebijakan,” sambungnya.
Simon juga menjelaskan bahwa sejak Presiden Prabowo dinyatakan sebagai presiden terpilih pada 2024 lalu, langkahnya terlihat sangat terukur. Presiden bisa melakukan lawatan dari China dan Amerika dalam satu rangkaian waktu. Indonesia tergabung dalam BRICS+ sekaligus diterima oleh G7. Padahal kedua belah pihak tersebut sedang berseteru.
“Presiden berhasil memainkan peran signifikan dan membuat nyata prinsip politik bebas aktif Indonesia,” kata Simon.
