Ekonom: Dugaan Mark-Up Kereta Cepat Whoosh Harus Jadi Momentum Bersih-Bersih Korupsi!
HOLOPIS.COM, JAKARTA - Kasus dugaan mark-up dalam proses tender proyek Kereta Cepat atau Whoosh terus jadi sorotan publik. Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penyelidikan dugaan kasus itu mesti didukung sebagai momentum bersih-bersih korupsi.
Ekonom yang juga peneliti kebijakan publik Handi Risza menilai langkah KPK yang tengah melakukan penyelidikan kasus Whoosh harus diapresiasi. Sebab, dugaan kasus proyek Whoosh itu sudah merugikan keuangan negara.
"Ini adalah momentum yang paling tepat bagi KPK untuk memulai pengusutan adanya indikasi mark-up proyek besar yang merugikan keuangan negara," kata Handi dalam keterangannya, Rabu, (29/10/2025).
Pun, dia menambahkan langkah KPK juga sejalan dengan tekad Presiden RI Prabowo Subianto soal pemberantasan korupsi.
"Apalagi langkah ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo untuk tidak memberikan ruang sedikitpun bagi koruptor yang sudah mencuri uang rakyat," ujar ekonom Universitas Paramadina itu.
"Proyek KCJB yang semula akan menggandeng Jepang sebagai mitra, kemudian diarahkan ke China. Bahkan Jepang sudah menyelelesaikan studi kelayakan (visibilities study) lebih awal dibandingkan China," jelas Handi.
Handi menyinggung proses ketika itu saat tahap awal, China yang melontarkan penawaran US$5,5 miliar. Kemudian, China menaikan tawaran menjadi US$6,02 miliar. Angka itu mendekati penawaran dari Jepang sebesar US$6,2 miliar.
Pun, akhirnya proyek KCJB dibangun dan didanai oleh China dengan biaya total sekitar $7,27 miliar.
"Penawaran Jepang kemudian digugurkan karena minta jaminan APBN. Sedangkan China menjanjikan skema business-to-business (b to b)," ujarnya.
Dia heran karena jika dikalkulasikan, tawaran dari Jepang sebenarnya lebih murah dibandingkan China.
"Padahal jika dihitung total biaya secara keseluruhan tawaran Jepang jauh lebih murah dibandingkan China," tutur Handi.
Lebih lanjut, dia menyinggung China ditunjuk untuk menggarap proyek KCJB pada 2016. Kesepakatan saat itu tidak membebani APBN.
"Namun, janji itu hanya bertahan 5 tahun, di masa Pemerintahan Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres 107/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana KCJB," ujarnya.
Handi menyoroti pasal 4 ayat 2 Perpres 93/2021 yang mengatur pendanaan lainnya seperti diatur ayat 1 huruf c, dapat berupa pembiayaan dari APBN. Hal itu dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan proyek strategis nasional termasuk KCJB dengan memperhatikan kapasitas dan kesinambungan fiskal.
"Di mana, pembiayaan yang berasal dari APBN dilakukan dengan penyertaan modal negara (PMN) kepada pimpinan konsorsium, dan penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium," katanya.
Kemudian, dia mengatakan untuk menindaklanjuti Perpres itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani meneken Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana KCJB.
Dugaan mark-up proyek KCJB ini mencuat setelah sejumlah pihak yang salah satunya eks Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap bahwa biaya per kilometer kereta Whoosh di Indonesia mencapai 52 juta dollar AS. Angka itu jauh lebih tinggi dari perhitungan di China yang hanya sekitar 17-18 juta dollar AS.