HOLOPIS.COM, JAKARTA – Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU) DKI Jakarta menggelar Diskusi Publik bertajuk “Ancaman Air Tanah, Rob, dan Masa Depan Jakarta: Tanggung Jawab Siapa? #Membaca Akar Masalah, Menentukan Arah Solusi” di Aula PWNU DKI Jakarta.
Kegiatan ini menghadirkan para ahli kebencanaan, lingkungan, akademisi, dan perwakilan lembaga pemerintah untuk membahas secara mendalam krisis banjir rob dan penurunan muka tanah di Jakarta.
Ketua LPBI NU DKI Jakarta, Laode Kamaluddin, dalam pembukaan menyampaikan bahwa Jakarta menghadapi tantangan lingkungan yang semakin serius, terutama di wilayah pesisir.
“Banjir rob kini bukan lagi fenomena musiman, tetapi terjadi semakin rutin dan meluas. Kerusakan infrastruktur, terganggunya aktivitas ekonomi, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat pesisir adalah dampak nyata yang kita saksikan hari ini,” kata Laode dalam keterangan persnya yang diterima Holopis.com, Jumat (17/10/2025).
Ia menegaskan bahwa penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah, beban bangunan, dan minimnya sistem air bersih menjadi faktor yang mempercepat kerentanan kota.
“Beberapa wilayah di Jakarta mengalami penurunan tanah lebih dari 10 sentimeter per tahun. Jika tidak ditangani serius, sebagian area berpotensi tenggelam permanen,” tambah Laode.
Sementara itu, peneliti BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) Joko Widodo menjelaskan bahwa penurunan muka tanah tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di wilayah pesisir lain seperti Pantura, Demak, Tangerang, dan Bekasi.
Ia menegaskan bahwa beberapa titik di Jakarta Utara dan Jakarta Barat menjadi kawasan dengan tingkat penurunan tanah paling signifikan, yang turut meningkatkan ancaman banjir rob setiap tahun.
“Fenomena penurunan tanah tidak eksklusif terjadi di Jakarta. Namun, kondisi terparah memang terlihat di wilayah pesisir Jakarta, Pantura, Demak, Tangerang, dan Bekasi,” ujarnya.
Kemudian, ia pun menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi dan upaya mitigasi terpadu. Menurutnya, Synthetic Aperture Radar (SAR) digunakan BRIN untuk memantau dinamika pergerakan tanah secara akurat, sementara solusi ekologis dan regulatif perlu segera diterapkan.
“Penanaman mangrove di kawasan pesisir dan penerapan zona bebas air tanah adalah dua strategi mitigasi yang bisa segera diterapkan untuk memperlambat penurunan tanah,” terang Joko.
