HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pengamat politik sekaligus direktur eksekutif Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas mendorong kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk lembaga atau badan khusus yang menjadi representasi langsung pemerintah untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Lembaga atau badan ini dianggap penting setelah melihat banyak aspirasi rakyat yang seperti tidak benar-benar sampai di meja Presiden untuk ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan.
“Seharusnya ada lembaga khusus untuk menyerap aspirasi masyarakat,” kata Fernando saat berdialog di podcast KOMAID di Jakarta Selatan, Selasa (14/10/2025).
Fungsi dari lembaga ini menurut Fernando sama seperti Badan Aspirasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mereka akan menyerap langsung suara masyarakat bawah dan merangkumnya dalam format laporan untuk menjadi bahan pemerintah pusat khususnya Presiden, agar bisa benar-benar tahu kondisi rakyat bawah sebenarnya.
Apalagi kata Fernando, banyak informasi yang disampaikan kepada Kepala Negara hanya dalam konteks kepentingan elite semata. Sementara kondisi rill di masyarakat tidak benar-benar tersampaikan secara utuh.
Ia paham situasi itu karena kementerian atau lembaga di rumpun eksekutif yang khawatir dicap buruk oleh Presiden karena mendapati laporan kurang baik dari hasil kerja mereka. Namun dalam tata kelola pemerintahan yang ideal, seharusnya Presiden perlu mendapatkan informasi yang terburuk sekalipun dalam hal agar pemimpin pusat itu dapat mengetahui kondisi fakta lapangan sehingga cepat merespons dalam pembentukan kebijakan untuk menyelesaikan masalah rakyatnya secara efektif, cepat, dan efisien.
“Jadi ketika Presiden merancang suatu kebijakan, semuanya berbasis aspirasi rakyat. Makanya jangan selalu top down terus,” ujarnya.
Fernando yakin ketika Presiden Prabowo Subianto mengetahui kondisi rill rakyatnya sendiri tanpa ada yang coba-coba ditutupi oleh anak buahnya, maka kepala negara itu akan cepat respons dan tanggap, kemudian masalah rakyat pun dapat diatasi dengan tepat sasaran.
“Nanti masyarakat akan bisa menyampaikan suara langsung dari masyarakat. Misalnya rakyat akan sampaikan pada presiden, segini lho harga telur, kan gak mungkin pak Prabowo cek langsung harga telur di bawah setiap hari,” tutur Fernando Emas.
Persoalan lembaga tersebut, Fernando menilai hal itu bisa direalisasikan dengan pembentukan lembaga atau badan setingkat menteri di rumpun Kabinet Merah Putih agar laporan dapat tersampaikan secara konkret tanpa ada filterisasi yang terlalu ketat.
Pun jika tidak, bisa dimasukkan ke dalam Direktorat Jenderal (Ditjen) khusus di bawah kepemimpinan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), untuk memastikan lembaga tersebut benar-benar bisa menyerap dan mengelola aspirasi rakyat untuk didengarkan langsung oleh Presiden.
“Misal sudah ada Kementerian Bappenas, harusnya kan (lembaganya) di sini, mereka bisa buat satu Dirjen sendiri untuk menerima aspirasi masyarakat, sehinga masyarakat tahu harus ke mana mereka menyampaikan aspirasi. Sayangnya sampai sekarang banyak aparatur sipil negara atau ASN yang digaji negara tapi mereka tak melakukan apapun untuk rakyat,” pungkas Fernando Emas.
