HOLOPIS.COM, BANGKA BELITUNG — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menegakkan Pasal 33 UUD 1945 dengan memberantas penyelundupan dan tambang ilegal yang selama ini merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.
Dalam kunjungan kerjanya ke Bangka Belitung, Senin (6/10/2025), Prabowo menyerahkan Smelter timah hasil sitaan Kejaksaan Agung kepada PT Timah Tbk sebagai langkah nyata pengembalian aset negara yang disalahgunakan.
“Ini bukti bahwa pemerintah serius. Kita bertekad membasmi penyelundupan, tambang ilegal, dan semua yang melanggar hukum. Kita tegakkan kedaulatan ekonomi kita,” tegas Prabowo di hadapan para pejabat dan aparat penegak hukum.
Prabowo menyebut, nilai total aset smelter yang disita mencapai Rp6–7 triliun, sementara potensi kerugian negara akibat praktik ilegal tersebut sudah menembus Rp300 triliun.
“Kita bisa bayangkan kerugian dari enam perusahaan ini saja, total potensi bisa mencapai Rp300 triliun. Ini harus kita hentikan!” tegasnya lagi dengan nada serius.
Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparat hukum, termasuk Kejaksaan Agung, TNI, Polri, Bakamla, dan Bea Cukai, yang bergerak cepat mengamankan aset negara.
“Ini prestasi yang membanggakan. Tolong diteruskan, kita selamatkan kekayaan negara untuk rakyat,” ujarnya.
Adapun perusahaan yang disita Kejaksaan Agung di antaranya: PT Tinindo Internusa, PT Stanindo Inti Perkasa (SIP), PT Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Menara Cipta Mulia (MCM), dan PT Refined Bangka Tin (RBT).
Langkah tegas ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo tidak main-main dalam menindak mafia tambang dan penyelundupan sumber daya alam. Pemerintah berkomitmen menjaga agar kekayaan alam Indonesia dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana amanat konstitusi.
