JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda) Teddy Gusnaidi menduga kuat bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memiliki alasan mengapa dirinya tidak menjelaskan secara detail terkait pencopotan jabatan menteri yang di-reshuffle pada 8 dan 17 September 2025 lalu.
Menurutnya, hal ini disebabkan lantaran sudah terlalu banyak informasi beredar di muka publik yang dapat memicu konflik atau kerusuhan, bagi pihak-pihak yang memang dengan sengaja melakukannya.
“Karena kita sudah too much ya, sudah terlalu banyak informasi yang ketika disampaikan pun itu akan menjadi apa namanya bensin, bagi pihak-pihak yang memang kerjaannya,” kata Teddy, seperti dikutip Holopis.com dalam kanal YouTube Zulfan Lindan Unpacking Indonesia, Minggu (21/9).
Belum ada setahun Presiden Prabowo menjabat, kata dia, ada beberapa perkataan, bahkan sekadar celetukan dari Kepala Negara yang sering kali menjadi bahan perbincangan atau kontroversi publik tanpa adanya penjelasan lebih lanjut.
“Ya kita lihatlah sebelum setahunnya Pak Prabowo ini itu apapun ya bahkan celetukan pun ya kita enggak perlu penjelasan lah, celetukan pun bisa dijadikan bahan. Apalagi sampai penjelasan,” ungkapnya.
Teddy mengungkapkan, semakin banyak penjelasan yang disampaikan terhadap dunia politik justru semakin membuka celah bagi lawan untuk menyerang dan memberikan kritik terkait dengan dunia politik tersebut. Sehingga wajar jika ruang penjelasan langsung memang tidak semuanya perlu dibuka.
“Artinya, kalau kita di politik itu kita melihat kan kalau kita menjelaskan ya semakin banyak kata yang kita sampaikan, maka semakin terbuka ruang untuk menjadi ruang tembak,” tuturnya.
Ia mengatakan bahwa penjelasan yang disampaikan Prabowo bukanlah bagian dari strategi politiknya, apalagi tugas resmi dari menteri-menterinya. Kepala Negara menghindari adanya penjelasan-penjelasan dari berbagai pihak pasca pencopotan jabatan menteri-menterinya, yang dikhawatirkan dapat memicu perdebatan panjang yang menjadi sorotan publik.
Maka dalam perspektifnya, Teddy percaya bahwa Presiden Prabowo sengaja menggunakan hak prerogatifnya dengan mempertimbangkan sebera[a banyaknya informasi yang perlu beredar di kalangan masyarakat.
“Ini artinya memang beliau (Presiden Prabowo – red) ketika menggunakan hak prerogatifnya kan itu dia melihat ya, ini pandangan saya ya, dia melihat sudah terlalu banyak informasi yang nanti ketika ada penjelasan dari setiap pihak yang dia copot gitu kan, itu nanti akan berbalas pantun Bang. Berbalas pantun di mana akhirnya bisa dibahas di mana-mana nih,” tutupnya.
