JAKARTA – Pengamat politik dan militer Selamat Ginting menilai bahwa Presiden RI Prabowo Subianto merasa kurang nyaman dengan keberadaan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, sebelum di reshuffle ke kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
Menurutnya, hal ini disebabkan lantaran sektor vital ini harus dikuasai oleh sosok yang dekat dengan Kepala Negara dan memiliki ikatan kuat, serta pengaruh besar terhadap sektor ini agar pengelolaan terhadap sektor ini bisa optimal.
“Jadi menurut saya bagi Prabowo mungkin dia merasa tidak nyaman Erick Thohir di BUMN karena ini kan sektor vital harus dipegang oleh orangnya, orangnya sendiri yang berurat berakar,” ujar Selamat saat berdiskusi dengan Refly Harun pada kanal YouTube, seperti dikutip Holopis.com, Kamis (19/9).
Sementara itu, kata dia, Erick Thohir memiliki hubungan yang kuat dan mendalam dengan pemerintahan era Jokowi, sehingga Prabowo berkeinginan untuk menempatkan orang-orang yang dekat dengannya pada posisi yang penting dan strategis.
“Nah, sementara Erick Thohir ini berurat berakar pada era Jokowi. Sehingga Prabowo ingin menempatkan orang-orangnya di posisi yang strategis,” ungkapnya.
Dalam perspektifnya, pemindahan Erick Thohir dari jabatan Menteri BUMN ke Menpora ini sebagai langkah untuk melindungi asetnya dan mencegah kemungkinan masalah hukum yang dapat menjerat dirinya.
“Nah, kita harus bisa lihat apakah Erick dibuang atau diamankan?. Dipindah ke Menpora menurut saya bacaannya begini: Lu kan dulu jadi Menteri BUMN, lu banyak duit di situ. Sekarang lu di depan mata bisa terkena proses hukum. Uang lu banyak,” jelasnya.
Selain itu, Selamat mengatakan hal ini justru dapat memperkuat dan mendukung target Indonesia menuju Piala Dunia.
“ Nah, uang lu sekarang ditanam di sini, lu distribusikan untuk kepentingan olahraga kita. Salah satu targetnya Indonesia masuk Piala Dunia,” tuturnya.
Selamat juga menjelaskan bahwa pemindahan Erick ini merupakan cara halus untuk menggeser loyalis dari pusat kekuasaan di pemerintahan Prabowo.
“Nah, jadi Erick Thohir dipaksa pindah sebagai penyingkiran politik halus terhadap loyalis Jokowi dari lingkar inti pemerintahan Prabowo. Tapi bisa juga sekaligus diamankan reposisi strategis dari kemungkinan tuntutan hukum,” imbuhnya.
