JAKARTA – Pengamat Intelijen dan Terorisme Ridlwan Habib mengatakan sangat tidak mungkin bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menjadi penyebab utama dalam kerusuhan aksi demonstrasi yang terjadi beberapa waktu lalu di sejumlah titik wilayah.
“Enggak mungkin, haqqul yakin saya, enggak mungkin seorang Presiden Jokowi, seorang Wapres Gibran kemudian dituding menjadi biang kerusuhan. Enggak mungkin,” kata Ridlwan, seperti dikutip Holopis.com, Minggu (14/9).
Ia menilai tuduhan tersebut tidak logis dan tidak masuk akal. Namun, pihak keluarga Jokowi tidak terbuka untuk mengklarifikasi terkait tuduhan tersebut, lantaran ada konsekuensi hukum apabila menuduh tanpa adanya bukti yang kuat.
Pasalnya, kata Ridlwan, mereka justru memilih untuk menyalahkan atau mengaitkan masalah itu dengan istilah “geng Solo” tanpa penjelasan yang jelas siapa sebenarnya kelompok tersebut.
“Gimana logikanya? Enggak masuk akal gitu. Nah, tapi kan mereka enggak mau terbuka. Mereka takut hukum juga kan kalau nuduh kan. Maka akhirnya apa? Geng Solo, geng Solo, geng Solo. Padahal geng Solo itu siapa? Preman atau siapa?,” tegasnya.
Menurutnya, kondisi ini sangat berisiko bagi negara karena dapat mengganggu iklim investasi yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi, dan juga bisa menyebabkan perpecahan di dalam lembaga negarayang berpotensi melemahkan kinerja pemerintahan serta stabilitas nasional.
Oleh sebab itu, kata dia, masyarakat harus diberikan edukasi dan juga penjelasan agar tidak ada kesalahpahaman antara pemerintah dengan elemen masyarakat.
“Bahaya sekali dan publik harus diedukasi bahwa itu tidak benar. Kalau kemudian masyarakat ini menganggap ada ketidak harmonisan antar pemimpin, bahaya kenapa? Karena kemudian iklim investasi bisa kacau, lembaga negara bisa terpecah,” tuturnya.
Ia mengatakan bahwa dalam pemerintahan nantinya akan mulai muncul ketidakpercayaan yang terlihat dari sikap masyarakat saling menuding antar kelompok atau individu.
Lebih lanjut, kata Ridlwan, kondisi ini sangat bahaya jika sudah ada yang terprovokasi oleh istilah-istilah seperti itu. Selain itu, ketegangan tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat, tetapi juga sudah merambat sampai ke dalam birokrasi pemerintahan.
“Nanti ada istilahkan yang lu orangnya mana? Lu orangnya ini apa orangnya itu? Bahaya banget kalau pemerintah sudah terdiverce seperti ini, maka yang terjadi adalah api dalam sekam,” ungkapnya.
“Tidak hanya masyarakat nih apinya sekamnya, tidak hanya rumput kering di masyarakat, tapi bisa rumput kering di dalam birokrasi,” lanjutnya.
