Menteri yang Terkena Reshuffle Dapat Surat Perpisahan Istimewa dari Prabowo
JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada lima menteri Kabinet Merah Putih yang terkena reshuffle. Melalui Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, Prabowo menitipkan surat pribadi berisi pesan dan ucapan terima kasih atas dedikasi mereka selama menjabat.
“Berjumpa dengan lima menteri Kabinet Merah Putih yang telah menyelesaikan tugas. Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk bersilaturahmi sekaligus menyerahkan surat khusus dari Presiden Prabowo Subianto,” tulis Teddy dalam unggahannya di akun resmi @sekretariat.kabinet, Minggu (14/9/2025).
Dalam keterangannya, Teddy menegaskan surat tersebut disusun langsung oleh Presiden Prabowo. Isinya antara lain apresiasi tulus atas jasa, kontribusi, dan pengabdian para menteri dalam mengemban amanah negara. “Surat itu merupakan ungkapan terima kasih dari Presiden kepada mereka yang telah berjuang bersama Kabinet Merah Putih,” jelas Teddy.
Foto yang dibagikan memperlihatkan Teddy bersama kelima menteri yang baru saja digantikan, yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Reshuffle kedua Kabinet Merah Putih sendiri berlangsung pada Senin (8/9/2025) di Istana Negara, Jakarta. Dari lima kursi menteri yang diganti, empat di antaranya sudah resmi terisi. Mereka adalah Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan.
Kemudian Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi, serta Mochamad Irfan Yusuf yang dilantik menjadi Menteri Haji dan Umrah bersama Wakil Menteri Dahnil Anzar Simanjuntak.
Sementara itu, posisi Menko Polkam dan Menpora masih menunggu pengumuman resmi Presiden. Publik kini menanti siapa sosok yang akan dipercaya Prabowo untuk mengisi dua kursi strategis tersebut.
Reshuffle ini menjadi sorotan tajam karena menyentuh pos-pos penting, termasuk Kementerian Keuangan yang selama dua periode terakhir dipimpin oleh Sri Mulyani. Langkah Prabowo diyakini sebagai strategi memperkuat stabilitas pemerintahan dan mempercepat agenda pembangunan nasional.