Haidar Alwi Harap Reformasi Polri Jangan Jadi Kedok Gulingkan Kapolri
JAKARTA - Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R. Haidar Alwi, angkat suara soal maraknya wacana reformasi kepolisian yang belakangan ramai di ruang publik. Ia menelaah apakah isu reformasi Polri yang kembali memanas tersebut merupakan murni demi perubahan, atau justru malah ada skenario terselubung untuk menyingkirkan Kapolri secara paksa.
Haidar secara tegas menyebut bahwa apa yang dikemas sebagai reformasi, sejatinya hanyalah kedok untuk mendeligitimasi Kapolri dan membuka jalan untuk pergantian pimpinan secara tidak elegan.
"Jargon reformasi sering dijadikan kedok untuk tujuan yang lebih pragmatis: mendelegitimasi Kapolri dan membuka jalan pergantian pimpinan," tegas Haidar dalam pernyataannya, Sabtu (13/9/2025).
Menurut Haidar, narasi reformasi kerap dimanfaatkan secara licik untuk menggiring opini publik. Caranya, dengan membesar-besarkan isu insidental yang kemudian dipersonalisasi, hingga seolah-olah menjadi kegagalan total institusi. Tujuannya? Menjatuhkan Kapolri.
"Ini strategi cerdik, menyentuh emosi publik, tapi sesat arah. Esensi reformasi malah hilang, karena hanya fokus pada figur, bukan pada sistem," ujarnya.
Haidar menegaskan, pergantian Kapolri tidak otomatis menyelesaikan persoalan struktural di tubuh kepolisian. Yang terjadi justru hanya pergantian nama, bukan pembenahan mekanisme. Ini, kata dia, berisiko memproduksi “reformasi semu” yang jauh dari cita-cita reformasi 1998.
Ia juga menyindir keras munculnya wacana pembentukan “tim independen” atau “komisi reformasi”. Menurutnya, ini hanya kosmetik politik jika para tokohnya punya agenda tersembunyi dan afiliasi partisan.
"Reformasi dijadikan retorika normatif demi perebutan pengaruh atas institusi penegak hukum," kritiknya pedas.
Dalam penjelasannya, Haidar membeberkan setidaknya tiga dampak buruk jika upaya delegitimasi ini terus dibiarkan. Antara lain ; pertama adalah erosi kepercayaan publik, di mana masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada institusi kepolisian jika terus dijejali narasi negatif yang memukul satu figur.
Kedua, politisasi penegakan hukum. Menurut Haidar Alwi, Kapolri yang lahir dari tekanan politik tidak akan independen, dan malah jadi alat kepentingan elite. Dan yang ketiga adalah instabilitas keamanan, karena pergantian mendadak di tengah gejolak sosial bisa menimbulkan kekosongan komando di tubuh Polri.
"Jika figur diganti tanpa membenahi sistem, maka yang terjadi hanyalah drama politik. Bukan reformasi," tegas Haidar.
Lebih lanjut, Haidar Alwi pun mengingatkan bahwa reformasi Polri adalah kebutuhan nyata, tapi harus diiringi dengan pembenahan menyeluruh. Bukan dengan membungkus kepentingan politik dalam kemasan idealisme kosong. Maka dari itu, ia mengajak masyarakat untuk tidak terjebak pada narasi semu, dan lebih kritis terhadap pihak-pihak yang mengklaim diri sebagai pengusung reformasi tapi sejatinya sedang memainkan skenario perebutan kekuasaan.
"Reformasi hanya akan bermakna bila diarahkan pada pembenahan sistem, peningkatan akuntabilitas, dan penguatan independensi aparatur," pungkasnya.