MAKASSAR – Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Mapolda Sulawesi Selatan (Sulsel), di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (12/9). Rombongan legislator ini datang untuk menjaring aspirasi serta masukan dari aparat penegak hukum terkait sejumlah rancangan Undang-Undang yang tengah dibahas di Senayan.
Salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman.
“Kita minta masukan dari Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan soal UU Perampasan Aset,” kata Benny, di Mapolda Sulsel.
Menurut Benny, RUU Perampasan Aset saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan menjadi prioritas untuk diselesaikan tahun ini.
“Sekarang kan sudah masuk Prolegnas, dan menjadi prioritas untuk diselesaikan dalam tahun ini,” jelasnya.
Benny menambahkan, penyusunan naskah akademik RUU tersebut telah dilakukan oleh Komisi III DPR RI. Dalam prosesnya, pihaknya juga melibatkan banyak pihak.
“Disiapkan naskah akademiknya oleh Komisi III. Sudah disiapkan dan terbuka dengan mengundang serta melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya, akademisi, universitas, dan masyarakat umum untuk memberikan masukan,” ujarnya.
Meski begitu, Benny mengakui kemungkinan masih ada perubahan dalam substansi RUU. “Pasti akan ada perubahan, itu kan dulu,” katanya.
Selain RUU Perampasan Aset, Komisi III juga menyinggung RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang hingga kini masih dalam tahap persiapan.
“Belum, masih disiapkan masukannya. Termasuk pertemuan dengan Polda Sulsel ini,” ucapnya.
Dalam kunjungan ini, Komisi III DPR RI juga menyinggung rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Tim Komisi Reformasi Kepolisian. Benny menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tersebut.
“Kita mendukung rencana Bapak Presiden melakukan reformasi institusi kepolisian,” tegas Benny.
Menurutnya, cetak biru reformasi kepolisian sebenarnya sudah ada sejak lama, hanya saja implementasinya yang belum berjalan maksimal.
“Bagi saya sih itu sudah tepat. Reformasi itu cetak birunya sudah ada, pelaksanaannya yang belum,” jelasnya.
Terkait potensi benturan dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Benny memastikan tidak ada masalah. “Tidak, pokoknya kita mendukung lah supaya kinerja Kepolisian menjadi lebih baik,” tutupnya.
