JAKARTA – Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, resmi mengumumkan pengunduran dirinya pada Minggu (7/9) malam setelah menghadapi tekanan keras dari internal Partai Demokrat Liberal (LDP).
Keputusan ini datang usai LDP menelan kekalahan bersejarah dalam pemilu parlemen Juli lalu, yang memicu gelombang desakan agar Ishiba bertanggung jawab. Dalam konferensinya Ishiba menyebut pengunduran dirinya sebagai pilihan sulit namun perlu.
“Sekarang negosiasi mengenai langkah-langkah tarif AS telah mencapai kesimpulan, saya yakin ini adalah saat yang tepat,” ujarnya.
Ishiba, yang dikenal berhaluan moderat dan baru setahun menjabat, awalnya menolak tekanan dari faksi kanan partainya. Ia menilai pengunduran diri terlalu dini bisa meninggalkan kekosongan kepemimpinan di tengah tantangan serius dari kenaikan harga, tekanan ekonomi akibat tarif impor Amerika Serikat, hingga ketegangan geopolitik di Asia-Pasifik.
Namun, keputusan Presiden AS Donald Trump pada Jumat lalu untuk menurunkan tarif mobil dan produk Jepang dari 25% menjadi 15% menjadi titik balik. Ishiba merasa tanggung jawab utamanya dalam negosiasi perdagangan sudah selesai.
“Siapa yang mau bernegosiasi serius dengan pemerintah yang pemimpinnya sudah menyatakan akan mundur?” katanya, seperti dikutip dari Associated Press (AP).
Pengunduran diri Ishiba diumumkan hanya sehari sebelum LDP menentukan apakah akan menggelar pemilihan ketua lebih awal. Bila jadi dilakukan, langkah itu secara de facto dianggap sebagai mosi tidak percaya terhadap dirinya. Ishiba sendiri menyebut keputusannya mundur sebagai langkah untuk mencegah perpecahan internal.
“Itu akan menimbulkan perpecahan kritis di dalam partai, dan sama sekali bukan itu yang saya inginkan,” tegasnya.
Meski akan tetap menjabat hingga pengganti dipilih pada Oktober, Ishiba memastikan dirinya tidak akan kembali mencalonkan diri sebagai ketua partai. Ia mengaku menyesal meninggalkan sejumlah agenda besar, mulai dari kebijakan kenaikan gaji, reformasi pertanian, hingga penguatan keamanan nasional.
“Saya gagal berjalan sesuai arah saya sendiri, dan bertanya-tanya apa yang seharusnya bisa saya lakukan lebih baik,” ungkapnya dengan nada penyesalan.
Kepemimpinan singkat Ishiba—yang akhirnya tercatat hanya setahun—kian menegaskan rapuhnya pemerintahan minoritas Jepang. Kini, perhatian publik beralih ke siapa yang akan memimpin Negeri Sakura di tengah gejolak ekonomi dan ketidakpastian kawasan.
