JAKARTA – Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi para penerima manfaat, tetapi juga menjamin kehalalan setiap unsur yang ada dalam program tersebut, baik dari sisi pengolahan maupun penyajiannya.
Komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Badan Gizi Nasional (BGN) yang berlangsung hari ini, Senin (8/9).
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menegaskan, sertifikasi halal MBG adalah bagian dari penguatan sistem. Pemerintah, kata dia, tidak hanya menjamin kualitas gizi, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat.
“Dengan sertifikasi halal, setiap proses penyediaan MBG dipastikan memenuhi standar halal dan tayib,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Holopis.com, Senin (8/9).
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menambahkan, pemenuhan gizi bukan hanya tentang ketersediaan makanan bergizi, tetapi juga harus memenuhi aspek kehalalan yang menjadi kebutuhan mayoritas masyarakat.
“Sinergi ini akan memperkuat kualitas gizi sekaligus memberi kepastian halal bagi layanan MBG,” katanya.
Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan menambahkan, kerja sama ini merupakan amanat regulasi. Selain itu, nota kesepahaman ini bukti komitmen pemerintah menempatkan aspek halal sebagai prioritas.
“Hal ini penting karena MBG melibatkan rantai pasok panjang, dari hulu hingga penyajian. Sertifikasi halal memastikan mutu, gizi, dan keamanan pangan tetap terjaga,” ucapnya.
Saat ini terdapat 7.475 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program MBG. Seluruh dapur layanan akan memiliki penyelia halal tersertifikasi dan menu yang sudah melalui mekanisme sertifikasi halal.
Rachmat menutup dengan menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga untuk menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang telah berlangsung sejak awal tahun 2025 tersebut.
“Presiden telah menetapkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai proyek strategis nasional nomor satu yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Hal ini menegaskan betapa pentingnya MBG dalam membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Rachmat.
