JAKARTA – Thailand kembali dihadapkan pada babak baru dalam panggung politiknya. Parlemen resmi memilih taipan bisnis sekaligus ketua Partai Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul, sebagai perdana menteri baru pada Jumat (5/9/2025).
Ia menjadi perdana menteri ketiga hanya dalam dua tahun terakhir, menggantikan Paetongtarn Shinawatra yang dicopot oleh Mahkamah Konstitusi.
Paetongtarn, pewaris dinasti politik Shinawatra, dilengserkan dengan alasan pelanggaran etik dalam menangani sengketa perbatasan dengan Kamboja. Putusan itu membuka jalan bagi Bhumjaithai untuk keluar dari koalisi Partai Pheu Thai, sekaligus meraup dukungan mayoritas di parlemen.
Menurut laporan BBC yang dikutip Holopis.com, Senin (8/9/2025), Anutin sukses mengamankan suara mayoritas usai berkoalisi dengan Partai Rakyat, partai yang sebelumnya sempat dilarang membentuk pemerintahan meski menang dalam pemilu 2023.
Dukungan tersebut memastikan kemenangan Anutin sekaligus menutup peluang kandidat terakhir Pheu Thai, Chaikasem Nitisiri, mantan jaksa agung berusia 77 tahun yang disebut memiliki kondisi kesehatan rapuh dan minim popularitas.
Pengangkatan Anutin menandai pergeseran signifikan dalam peta politik Thailand. Pheu Thai, yang selama bertahun-tahun menjadi kekuatan dominan berkat dukungan kuat rakyat kelas menengah bawah, kini harus rela tersisih dari lingkar kekuasaan.
Meski demikian, kehadiran perdana menteri baru belum menjamin stabilitas politik. Thailand memiliki sejarah panjang pergantian pemimpin akibat intervensi pengadilan maupun kudeta militer.
Banyak pengamat menilai, Anutin akan menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan politik, terutama di tengah polarisasi yang masih kuat di masyarakat.
Bagi sebagian pihak, terpilihnya Anutin bisa membawa napas segar karena rekam jejaknya sebagai pebisnis sekaligus politisi yang pragmatis.
Namun, skeptisisme tetap ada: akankah ia mampu memutus rantai krisis politik berkepanjangan atau justru menjadi bagian dari siklus ketidakstabilan yang terus berulang di Negeri Gajah Putih?
