JAKARTA – Pengamat terorisme Ulta Levenia Nababan menilai bahwa Presiden RI Prabowo Subianto tidak keliru saat menyatakan adanya unsur terorisme dan makar dalam gelombang aksi demonstrasi yang belakangan ini terjadi pada bangsa Indonesia.
Ia mengatakan, hal ini didasarkan pada resolusi PBB nomor 1566 tahun 2004 yang mencakup adanya upaya intimidasi, kriminalitas, dan nuansa teror, dimana ketiga unsur tersebut sudah bisa dikategorikan sebagai tindakan terorisme secara terminologi.
“Jadi menurut saya Pak Presiden tuh enggak salah juga mengomong mengatakan ini ada unsur terorisme dan ada unsur makar. Karena kan yang sudah diserang itu DPRD, Mako, Polres gitu,” kata Ulta dalam podcast yang diunggah dalam kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, seperti dikutip Holopis.com, Minggu (7/9).
“Memang disayangkan kalau misalnya terlihat sangat mudah menyatakan oh ini terorisme gitu. Tapi sebenarnya lewat resolusi UN Security Council nomor 1566 itu tahun 2004 ada tiga kata kunci sebenarnya. Itu adalah intimidasi, kriminal x, dan juga satu lagi nuansa teror. Jadi ketika saat itu menjadi sebuah gabungan gerakan gitu, itu sudah memang bisa disebut sebagai terorisme secara terminologi ya,” sambungnya.
Meski begitu, ia mengakui bahwa aksi demonstrasi tersebut bermula dari aspirasi yang disuarakan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan di pemerintahan. “Tapi saya enggak menafikan juga Bang, kalau misalnya memang itu aspirasi rakyat di awal ya,” tuturnya.
Lebih lanjut, kata Ulta, kemungkinan awal dari aspirasi rakyat itu berasal dari aksi unjuk rasa yang terjadi di Pati lantaran kenaikan tarif PBB-P2, yang kemudian menjadi akumulasi dari berbagai tuntutan terhadap pemerintah. Namun, kondisi tersebut justru dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk kepentingan lain.
“Mungkin dari Pati, lalu kata kuncinya so far ya itu akumulasi. Ya kan, jadi saya enggak menafikan bahwa memang ada aspirasi rakyat yang kemudian menjadi demonstrasi dan tapi dimanfaatkan gitu oleh beberapa oknum,” ungkapnya.
Menurutnya, kejadian tersebut tidak bisa lepas dari konteks hubungan antar negara yang bertetangga dan dinamika internasional. “Jadi menurut saya tuh enggak bisa dipisahkan dari hubungan bertetangga, bernegara secara internasional gitu,” terangnya.
Selain itu, ia juga menilai kepemimpinan Presiden Prabowo selama kurun waktu 10 bulan terakhir menjabat, sudah melakukan langkah-langkah yang sangat maju dalam menghadapi permasalahan bangsa Indonesia. “Dan selama 10 bulan ini Pak Prabowo itu terlalu progresif,” imbuhnya.
