JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menghadiri undangan dari Presiden RI Prabowo Subianto, untuk mewakili Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Ibas mengatakan, AHY kini sedang dalam perjalanan menuju Indonesia, dimana sebelumnya Ketum Partai Demokrat itu memiliki agenda di Tiongkok untuk memenuhi tugas negara.
“Saya mewakili Mas AHY, Mas Ketum. Kebetulan Mas AHY lagi perjalanan kembali dari Tiongkok tugas negara, sehingga saya mewakili dari Partai Demokrat untuk bertemu dengan Bapak Presiden,” kata Ibas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip Holopis.com, Minggu (31/8).
Ia mengungkapkan bahwa dirinya belum mengetahui terkait pembahasan yang akan diperbincangkan dalam pertemuan tersebut. Di sisi lain, Ibas hanya menjalankan perintah yang diberikan oleh AHY pada pagi tadi.
“Saya belum tahu topiknya mengenai apa. Saya dikasih tahu tadi pagi dari Ketua Umum Mas AHY. Saya enggak tahu, saya benar-benar belum tahu dan saya hanya diberikan petunjuk oleh Ketua Umum kami untuk menghadiri, mewakili Ketua Umum,” ujarnya.
Ibas juga menyatakan kesediaannya untuk mendengarkan arahan yang akan diberikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam pertemuan kali ini.
“Tentu, kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Presiden hari ini, dan kita ingin menunggu apa yang akan diarahkan nanti,” tuturnya.
Selain daripada itu, ia turut mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya pengemudi ojol bernama Affan Kurniawan yang menjadi korban saat aksi unjuk rasa, pada Kamis (28/8) lalu.
“Saya berduka dan berbelasungkawa pada almarhum Affan Kurniawan yang menjadi korban demonstrasi yang pada akhirnya menjadi kericuhan,” ungkapnya.
Mewakili anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Ibas meminta maaf kepada seluruh elemen masyarakat atas insiden yang belakangan ini terjadi di Indonesia.
“Tentu sebagai anggota DPR RI pimpinan Fraksi Partai Demokrat kami mohon maaf jika selama ini perilaku dan kegiatan-kegiatan kami di DPR RI belum mencerminkan sebagai wakil rakyat yang diharapkan.” terangnya.
Terkait hal itu, ia mengatakan bahwa pihak DPR akan melakukan evaluasi atas aspirasi yang disampaikan masyarakat, terhadap kebijakan yang akan diterapkan oleh pihaknya.
“Tentu kami ingin mengoreksi secara dalam sebagai introspeksi dan bagian dari kontemplasi sekaligus kami ingin mengevaluasi tuntutan dari mahasiswa atau publik yang pada hal ini menginginkan tunjangan DPR RI untuk dihentikan, dibatalkan,” pungkasnya.
