JAKARTA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bersama United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN ESCAP) resmi meluncurkan Climate Resilient and Inclusive Social Protection (CRISP) Project di Jakarta, Senin (25/8).
Proyek ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat perlindungan sosial yang inklusif dan tangguh terhadap dampak perubahan iklim, sejalan dengan agenda pembangunan nasional.
Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard menegaskan bahwa CRISP selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
“Peluncuran CRISP sejalan dengan arah RPJMN yang menekankan pentingnya integrasi perlindungan sosial dengan strategi ketahanan iklim. RPJMN menjadi peta jalan untuk memastikan pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan,” ungkap Febrian dalam keterangannya, dikutip Holopis.com, Senin (25/8).
Dukungan PBB untuk Indonesia
Resident Coordinator Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia, Gita Sabharwal, menyatakan dukungan penuh terhadap program ini. Menurutnya, PBB berkomitmen memperkuat sistem perlindungan sosial di Indonesia dengan keahlian dan analisis berbasis data.
“Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia mendukung upaya nasional dalam memperkuat perlindungan sosial secara menyeluruh melalui keahlian dan analisis terkini. Melalui kemitraan dengan Bappenas dan ESCAP, CRISP hadir memberikan kontribusi strategis yang membawa nilai tambah secara signifikan,” jelas Gita.
Pilar Pembangunan Berkelanjutan
Peluncuran CRISP juga menandai eratnya kolaborasi Indonesia dengan UN ESCAP dalam mewujudkan agenda pembangunan berkelanjutan. Under-Secretary General PBB sekaligus Sekretaris Eksekutif ESCAP, Armida Salsiah Alisjahbana, menegaskan pentingnya langkah ini di tengah ancaman krisis iklim global.
“Pilihan kebijakan yang kita ambil hari ini akan menentukan apakah pertumbuhan dan pembangunan kawasan kita mampu bertahan menghadapi krisis iklim di masa depan. Perluasan dan adaptasi perlindungan sosial merupakan salah satu investasi paling strategis yang dapat kita lakukan,” tegas Armida.
Jawaban atas Tantangan Krisis Iklim
Inisiatif CRISP hadir di tengah kondisi nyata perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan laut, banjir besar, hingga kekeringan ekstrem. Kelompok miskin dan rentan menjadi pihak yang paling terdampak dari fenomena ini.
Bappenas menilai CRISP yang terintegrasi dengan RPJMN 2025–2029 dapat menjadi instrumen utama untuk mewujudkan pembangunan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkeadilan lintas generasi.
“Program-program yang selaras dengan RPJMN ini dirancang bukan hanya untuk memberikan bantuan, tetapi juga untuk membangun kemandirian dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana dan transisi ekonomi. CRISP akan memperkuat ekosistem ini agar lebih adaptif, berbasis data, dan inklusif,” pungkas Wamen Febrian.
