JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menegaskan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Menurutnya, arsitektur RAPBN 2026 bukan hanya dirancang untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan dan perlindungan bagi kelompok masyarakat yang rentan.
“RAPBN 2026 adalah rancangan anggaran perdana di era pemerintahan Presiden Prabowo. Di dalamnya jelas terlihat agenda prioritas yang berorientasi pada kebutuhan rakyat, mulai dari pangan, energi, pendidikan, hingga kesehatan,” ujar Budisatrio dalam keterangannya, Minggu (17/8/2025).
Ia menjelaskan, Presiden Prabowo menetapkan delapan agenda prioritas nasional. Agenda tersebut meliputi: ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan kualitas pendidikan, akses kesehatan, penguatan koperasi desa, pertahanan semesta, serta percepatan investasi dan perdagangan global.
Lebih lanjut, Budisatrio menyoroti kerangka fiskal RAPBN 2026 yang mencatat belanja negara Rp3.786,5 triliun dan pendapatan negara Rp3.147,7 triliun, dengan defisit dijaga di level 2,48% dari PDB. Ia menilai desain ini ekspansif, namun tetap rasional dan realistis.
“Penerimaan perpajakan dan PNBP harus diperkuat melalui digitalisasi dan tata kelola yang baik. Sementara itu, APBN perlu dikelola secara akuntabel, menekan potensi kebocoran, dan memastikan setiap rupiah benar-benar bermanfaat bagi rakyat,” tegasnya.
Budisatrio juga menegaskan bahwa Fraksi Partai Gerindra akan mengawal pembahasan RAPBN 2026 di Badan Anggaran DPR RI. Fokusnya, memastikan delapan agenda prioritas Presiden bisa diterjemahkan secara konsisten ke dalam postur anggaran yang efisien dan tepat sasaran.
“APBN sejatinya adalah instrumen fiskal untuk melaksanakan amanat UUD 1945. Karena itu, Fraksi Gerindra berkomitmen agar RAPBN 2026 benar-benar dijalankan sesuai semangat konstitusi dan visi Presiden Prabowo,” pungkasnya.
