JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pihaknya akan tetap menggunakan kepala dingin dalam menangani persoalan Malaysia yang ogah mengakui nama Ambalat dalam peta wilayah mereka.
Dimana diketahui penyebutan wilayah maritim di dalam Peta Baru Malaysia 1979, sebagai Laut Sulawesi, dan bukan sebagai “Ambalat”, sebagai istilah yang digunakan oleh Indonesia.
“Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai,” kata Presiden Prabowo dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com, Kamis (7/8).
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak mau menggunakan jalur kekerasan terkait penyebutan istilah “Laut Sulawesi” yang dinyatakan oleh Pemerintah Malaysia.
“Ada itikad baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik,” ujarnya.
Seperti diberitakan, Pemerintah Malaysia menyebut wilayah maritim yang mencakup Blok ND6 dan ND7, yang terletak di dalam Peta Baru Malaysia 1979, sebagai Laut Sulawesi, dan bukan sebagai “Ambalat”, layaknya istilah yang digunakan oleh Indonesia.
“Putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002 tentang kedaulatan Kepulauan Sipadan dan Ligitan semakin memperkuat posisi wilayah maritim kita di Laut Sulawesi,” kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Malaysia Dato’ Seri Mohamad Hasan.
Menlu Malaysia menggarisbawahi bahwa setiap terminologi harus digunakan dengan benar dan mencerminkan posisi kedaulatan dan hak hukum Malaysia atas wilayah terkait.
Selain itu, Menlu menyatakan Malaysia tetap berkomitmen untuk melindungi kedaulatan, hak berdaulat, dan kepentingannya.
Hal tersebut, menurutnya sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.
“Dan semua pembahasan mengenai hal ini akan dilakukan melalui mekanisme diplomatik, hukum, dan teknis dalam kerangka kerja bilateral yang telah ditetapkan,” kata Menlu Malaysia.
