JAKARTA – Menteri Agama Nasaruddin Umar telah resmi melepas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai bagian dari Kementerian Agama.
Hal itu ditandai dengan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Likuidasi Entitas Akuntansi di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta Pusat.
Berita acara ditandatangani oleh Menag Nasaruddin Umar dan Kepala BPJPH Haikal Hassan. Berpisahnya BPJPH dengan Kementerian Agama merupakan bagian dari transformasi kelembagaan dan penataaan pemerintahan pascapembentukan Kabinet Merah Putih. BPJPH kini menjadi lembaga non kementerian.
Menag menyebut pelepasan ini tidak berarti kerja sama antara BPJPH dengan Kementerian Agama terhenti. Sebaliknya, sinergi dua pihak terus terjalin erat dan tidak akan berakhir.
“Semakin hebat seorang anak, semakin melampaui orang tuanya maka semakin bangga orang tua itu dan semakin bersyukur kita kepada Allah,” ujar Menag Nasaruddin Umar di Jakarta, Selasa (29/7/2025).
“Kita sudah mengetahui pencapaian produk halal ketika masih berada dalam Kementerian Agama. Dan ketika diserahkan kemerdekaannya pencapaiannya luar biasa, berprestasi lebih jauh,” sambung Menag.
Kementerian Agama pun berkomitmen untuk membuka tangan selebar-lebarnya mana kala dibutuhkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kepemimpinan Haikal Hassan Baras tersebut.
“Bagi kita sebagai orang tua, itu adalah kepuasan tersendiri ketika mampu memberikan kepuasan terhadap anak. Begitu pun sebaliknya ketika orang tua meminta tolong kepada anak,” ucap Menag.
Hal senada juga disampaikan Kepala BPJPH Haikal Hassan. Ia menegaskan bahwa perpisahan BPJPH dengan Kementerian Agama bukan berarti putus hubungan begitu saja. Akan tetapi akan ada saling koordinasi dan berdiskusi, mengingat lembaga yang kini ia pimpin lahir dari kementerian yang kini dipimpin oleh Nasaruddin Umar tersebut.
“Meski pun kita berdiri sendiri, satu-satunya instansi yang kita tidak akan berhenti berhubungan sampai kapan pun adalah Kemenag, karena hubungan ini erat dan satu-satunya yang terdekat dengan BPJPH,” tegas Haikal Hassan.
Lebih lanjut, Haikal Hassan pun mengajak kepada Kementerian Agama untuk bersama-sama berkolaborasi demi membangun industri halal di seluruh Indonesia.
“Kita akan bersama-sama berusaha untuk menciptakan industri halal dari Aceh sampai Papua. Kami berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, SDM dan sistem internal dalam mendorong ekosistem halal nasional yang inklusif, kompetitif secara global,” pungkasnya.
