JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah menyampaikan, bahwa pemerintah menargetkan renovasi sebanyak dua juta rumah setiap tahunnya, mulai tahun 2026 mendatang.
Hal itu disampaikan Fahri Hamzah saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada Minggu (20/7/2025).
“Target kami dua juta rumah per tahun. Saat ini kami sedang menyiapkan sistem agar pelaksanaannya berbasis daerah, bukan proyek pusat,” ujar Fahri dalam keterangannya, dikutip Holopis.com di Jakarta.
Fahri menjelaskan bahwa setiap rumah yang direnovasi akan menerima alokasi anggaran sekitar Rp 21,8 juta, yang terdiri atas Rp 2,5 juta untuk penerima manfaat dan Rp 17,5 juta untuk material bangunan.
Program ini juga akan menggandeng Koperasi Merah Putih di tingkat desa sebagai penyedia bahan bangunan.
“Dengan skema ini, koperasi desa akan menjadi penyedia bahan bangunan. Harapannya, ini bisa menggerakkan ekonomi desa, menyerap tenaga kerja lokal, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di pedesaan,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap program renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) di daerahnya.
“Kunjungan ini membawa angin segar bagi masyarakat Banyumas dan sekitarnya. Kami berharap program ini bisa mempercepat penuntasan RTLH di wilayah kami,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Banyumas juga menyerahkan proposal bantuan stimulan perumahan swadaya untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memperoleh rumah yang layak huni.
Selain renovasi rumah, Fahri juga memaparkan dua program strategis lain dari Kementerian PKP. Pertama, Restorasi 1.000 Kawasan Pesisir yang bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kedua, Pembangunan Rumah Vertikal sebagai solusi atas backlog perumahan di kawasan perkotaan yang padat penduduk.
Kunjungan kerja ini turut dihadiri oleh kepala daerah dari Banjarnegara, Brebes, Tegal, Wonosobo, dan Pekalongan. Para kepala daerah ini bersama-sama membahas strategi percepatan penanganan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah masing-masing.
