JAKARTA – Rusia pada Selasa (15/7) menolak ultimatum 50-hari yang dilontarkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menyetujui gencatan senjata Ukraina, seraya menepis ancaman berupa tarif sangat tinggi sebagai hal yang tidak dapat diterima.
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov menegaskan bahwa Moskow mendukung resolusi diplomatik untuk konflik Ukraina dan siap untuk berunding.
“Namun, jika hal ini tidak mendapat respons yang tepat, jika kami tidak dapat mencapai tujuan yang kami tetapkan melalui diplomasi, maka operasi militer khusus akan terus berlanjut,” kata Ryabkov, dikutip Holopis.com, Kamis (17/7).
Ia kemudian mengatakan bahwa posisi Moskow tidak akan tergoyahkan, dan berharap agar Washington dan NATO bisa menangkap pesan itu dengan sangat serius.
“Kami berharap Washington dan NATO menanggapi hal ini dengan serius,” lanjutnya.
Sementara itu sebelumnya, Donald Trump pada Selasa membantah tuduhan sebelumnya bahwa dia mendorong Kiev untuk menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia, dengan mengatakan bahwa dia tidak berpihak dalam konflik tersebut dan menyarankan Ukraina tidak menargetkan Moskow dengan senjata jarak jauh.
Hanya sehari sebelum klarifikasi tersebut, Trump mengatakan di Ruang Oval bahwa AS akan mengirimkan senjata ke Ukraina melalui NATO, dan mengancam akan memberlakukan tarif sangat tinggi yang menargetkan Rusia jika kesepakatan gencatan senjata tidak tercapai dalam 50 hari.
Trump mengatakan beberapa sistem rudal Patriot pertama kemungkinan tiba di Ukraina dalam hitungan hari.
Sementara itu, parlemen Ukraina pada Selasa memilih untuk memperpanjang status darurat perang dan pengerahan militer negara itu selama 90 hari ke depan, yakni hingga 5 November. Anggota parlemen Rusia juga menyetujui penarikan sementara dari Konvensi Ottawa, sebuah perjanjian internasional yang melarang penggunaan ranjau darat anti-personel.
