JAKARTA – Komisi VI DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian BUMN pada Selasa (8/7), dengan agenda pembahasan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Rapat ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria, yang juga menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, entitas baru yang dibentuk untuk menjalankan fungsi operasional BUMN secara profesional.
Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menilai kehadiran Danantara di era pemerintahan Presiden Prabowo sebagai peluang untuk mendorong transformasi menyeluruh di tubuh BUMN. Menurutnya, dengan Danantara yang fokus pada operasional, maka Kementerian BUMN seharusnya lebih optimal dalam melakukan fungsi pengawasan.
“Dengan adanya Danantara, harusnya ada energi luar biasa bagi Pak Erick Thohir. Siapkan talenta terbaik, dan berikan rakyat kepercayaan lebih,” ujar Kawendra dalam keterangan yang diterima Holopis.com.
Kawendra juga menyoroti berbagai keluhan masyarakat yang masih ia terima setiap hari, mulai dari vendor yang belum dibayar, lembur yang tertunda, hingga pensiunan yang belum mendapatkan hak mereka secara layak. Ia meminta agar masalah tersebut diselesaikan secara sistematis.
“Setiap rupiah itu uang rakyat. Kalau bicara pensiunan, mereka dipotong tiap bulan. Maka tolong ini diselesaikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kawendra menekankan pentingnya membangun roadmap kolaboratif antar-lembaga untuk menyelesaikan tanggung jawab historis BUMN. Ia mengingatkan bahwa seluruh BUMN kini berada dalam pengelolaan Danantara, sehingga pendekatan silo harus ditinggalkan.
“Kalau masih silo-silo, tidak akan saling bantu. Tapi kalau ini tidak diselesaikan, maka bantu selesaikan. Karena pemiliknya sudah Danantara semua,” lanjutnya.
Ia menutup pernyataannya dengan mendorong transformasi menuju BUMN 4.0: modern, berdampak, dan berpihak pada rakyat. Menurutnya, pengawasan Komisi VI adalah garda depan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo soal tata kelola negara yang bersih dan berpihak pada rakyat.
