HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) menyatakan belum memutuskan terkait tuntutan mitra Ojek Online atau ojol terkait kenaikan tarif dan potongan aplikator.
Terkait hal tersebut Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyampaikan, pihaknya saat ini masih melakukan pengkajian, pembahasan dan pendalaman terhadap berbagai masukan dari para pemangku kepentingan terkait kenaikan ini.
“Rencana kenaikan tarif ojek online masih dalam proses pengkajian. Ini bukan keputusan yang sudah ditetapkan. Kami masih akan berdiskusi lebih lanjut dengan para aplikator dan perwakilan asosiasi driver ojek online,” ujarnya di Jakarta, Selasa (1/7).
BACA JUGA
- Komisi V DPR RI Setujui Pagu Indikatif Kemenhub TA 2026 Sebesar Rp24,4 Triliun
- Kemenhub Resmi Operasikan Penerbangan Berjadwal di Karimun
- Korban Tewas Kapal KMP Tunu Pratama Jaya Bertambah Jadi Sembilan Orang
- Menhub Minta KNKT Lakukan Investigasi Insiden Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya
- Kemenhub Angkat Bicara Terkait Insiden Kecelakaan Kapal KMP Tunu Pratama Jaya
Aan menambahkan untuk mengambil keputusan yang tepat, harus diambil melalui proses dialog dan pertimbangan yang matang.Pemerintah memastikan bahwa setiap perubahan tarif harus didasari kajian menyeluruh agar tidak menimbulkan dampak negatif, baik secara sosial maupun ekonomi.
“Prinsip kami adalah mencari titik temu yang terbaik, yang tidak hanya memastikan keberlangsungan ekosistem ojek online tetapi juga menjaga kesejahteraan pengemudi dan keterjangkauan layanan bagi masyarakat,” kata dia.
Selain itu, Aan juga masih mengkaji aspirasi mitra pengemudi terkait usulan pembatasan potongan biaya aplikasi sebesar maksimal 10 persen. Hingga saat ini, belum ada keputusan kebijakan yang bersifat final karena masih harus dipertimbangkan dengan matang karena tentu akan berdampak pada seluruh bagian dari ekosistem.
“Saat ini, ada lebih dari 1 juta mitra pengemudi serta lebih dari 20 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang juga tergabung. Semua aspek ini harus dikaji secara menyeluruh,” sebutnya.
Aan menyebut pihaknya dalam waktu dekat berencana menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk mitra pengemudi, perusahaan aplikator dan DPR RI.
“Pertemuan ini dimaksudkan untuk merumuskan solusi terbaik terhadap berbagai isu dalam sistem transportasi berbasis aplikasi,” tutupnya.
