JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menilai bahwa keberadaan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sudah tidak diperlukan lagi. Sebab menurutnya, lembaga tersebut sudah waktunya untuk dibubarkan.
“Saya tidak melihat KPK bekerja lagi. Tak ada gebrakan apa pun. Lantas untuk apa negara keluar duit banyak untuk lembaga yang udah mati suri,” kata Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid kepada Holopis.com, Kamis (19/6/2025).
Ia memandang bahwa kasus-kasus korupsi saat ini cenderung ditangani oleh Kejaksaan Agung. Bahkan untuk skandal korupsi yang sudah berjalan pun tak kunjung bisa dituntaskan. Situasi ini menurutnya menjadi kontribusi dalam pembubaran lembaga antirasuah itu.
“Kasus Harun Masiku nggak beres, Firli Bahuri yang disebut terima suap dari SYL (Syahrul Yaslin Limpo -red) dan banyak kasus lagi, ternyata seperti jalan di tempat. Sekarang malah kasus-kasus kakap ditangani Kejaksaan,” ujarnya.
Di sisi lain, Habib Syakur juga mengingatkan bahwa KPK bukan lembaga permanen, melainkan sementara atau adhoc. Sehingga ketika keberadaan lembaga sudah dinilai tidak perlu lagi, maka negara berhak untuk membubarkannya.
“KPK kan lembaga adhoc, dibuat sementara karena keterbatasan peran Kejaksaan dan Kepolisian. Tapi faktanya akhir-akhir ini KPK seperti tidak punya kerjaan. Ya sebaiknya dibubarkan, itung-itung efisiensi anggaran kan,” tuturnya.
Lebih lanjut, ulama asal Malang Raya ini pun berharap Kejaksaan Agung tidak menyontoh KPK yang lebih banyak melakukan pekerjaan lips services. Di mana terjadi penangkapan namun kelanjutan prosesnya stagnan.
“Ya kan kita berharapnya begitu, kerja tuntas. Satu kasus yang disoroti publik soal korupsi BBM oplosan di Pertamina, kasus CPO yang sempat menyeret sejumlah nama menteri, dan banyak lagi. Semoga Kejaksaan kerjanya bener, nggak kayak KPK,” pungkasnya.
